KLIKPAPUA.COM,MANOKWARI — Bupati Teluk Bintuni, Ir.Petrus Kasihiw.MT mengungkapkan, jika membandingkan antara dana Otsus dan DBH Migas, nilai dari dana DBH Migas lebih tinggi, karena masyarakat langsung kelola uangnya, sedangkan dana otsus dikelola oleh pemerintah.
Jadi masyarakat hanya menerima manfaat dari dana otsus, sedangkan DBH Migas presentasinya dikelola langsung oleh masyarakat adat.
“Ini juga merupakan satu jawaban agar persoalan persoalan yang sering timbul dalam tuntutan hak-hak adat bisa di atasi,” kata Bupati saat memberikan sambutan dalam rangka FGD Pengadaan Lahan dan Pengawasan Pengembangan Kawasan Industri di Swiss Belhotel, Kamis (11/7/2019).
Lanjut Bupati, untuk menginplementasi hal tersebut, maka Kabupaten Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil telah mendorong Raperdasus tentang dana bagi hasil gas dan bumi yang sudah ditetapkan oleh DPR Papua Barat sebagai peraturan daerah khusus terkait pembagian DBH Migas.
“Mudah mudahan dengan ini, persoalan- persoalan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat dapat di alokasikan dalam aturan tersebut. Dan porsinya sudah di atur dalam Perdasus tersebut. Dalam implementasinya, kita juga akan atur dalam perda yang akan memberikan petunjuk dan arahan pengunaan dana tersebut,” kata Bupati menjelaskan.
“Karena ada presentasi yang akan mengucur langsung kepada masyarakat adat, sehingga sekali lagi saya katakan bahwa nilai dari DBH Migas ini lebih tinggi karena msayarakat adat yang langsung kelola uang,” tambahnya.
Editor: BUSTAM
