Pj Gubernur Paulus Waterpauw menemui Pegawai P3K 512 yang melakukan aksi di kantor BKD Papua Barat. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI, KLIKPAPUA.com–Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melakukan pertemuan bersama seluruh P3K 512 usai menghadiri Asistensi B2SA di Gedung PKK Papua Barat Arfai, Selasa (28/6/2022).
Pantauan klikpapua.com, Gubernur didampingi Kepala Satpol-PP, Anggota MRPB, DPR-PB dan perwakilan dari Kodam mendatangi seluruh pegawai P3K 512 yang sejak pagi melakukan aksi pemalangan dan bakar ban di kantor BKD Papua Barat.
Yan Rumbiak, Ketua Tim P3K 512 mengatakan mereka adalah korban dari ketidakadilan. Mereka semua masuk dalam 1283 orang saat itu diperjuangkan, namun yang disesalkan dokumen Negara dikerjakan oleh tim honorer, bukan oleh Bidang Kepegawaian. “Sehingga ada muatan-muatan yang mengakibatkan 512 menjadi korban,” ungkapnya.
Ia mengatakan, mereka P3K minta kekhususan, ingin menjadi PNS, bukan P3K. “Kalau kami disuruh kuliah lagi usia kami bagaimana, selain itu juga kita minta agar di proses hukum bagi mereka yang melakukan pemalsuan data untuk tahun lahir,” ucap Yan.
Selain itu juga Yan Rumbiak minta agar yang akan diangkat menjadi PNS tidak menerima SK PNS lebih dulu, sebelum nasib mereka jelas.
Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw meminta mulai hari ini tidak ada lagi bakar-bakar ban atau palang memalang di kantor gubernur. “Kalau ada yang palang-palang dan bakar-bakar, saya akan ambil tindakan tegas,” tegasnya.
Sebagai pejabat yang baru Waterpauw mengaku akan selalu terbuka dan komunikatif. “Tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Saya hadir di sini untuk kamorang, sabar berdoa terus. Semua ini bisa dikomunikasikan,” katanya.
“Saya melihat kebijakan Negara untuk kita di Papua dan Papua Barat itu sangat besar, keberpihakan yang disebut afirmasi. Sehingga saya berharap semua tenang-tenang saja jangan bikin gerakan tambahan di luar itu, namun kita terus membangun sinergi dan komunikasi dengan baik,” ajaknya.
Saat itu, para pendemo juga menyerahkan langsung nama-nama yang diduga siluman saat mengangkatan lalu.
Pj Gubernur menyampaikan jika tidak ada titik temu hari ini, akan dilakukan pertemuan kembali. “Nanti saya buat undang untuk perwakilan dari adik-adik untuk kita duduk bersama. Untuk mereka yang melakukan pemalsuan dokumen negara akan kita cari tahu dan sampai didapatkan adanya pemalsuan, maka akan kita proses hukum,” pungkasnya.(aa)
