Kepala Dinas Ketahanan Pangan Papua Barat, Lasarus Ullo. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Tahun 2022 ini Dinas Ketahanan Pangan Papua Barat dapat suntikan dana Otsus Rp20 Miliar dari Pemerintah Pusat melalui DPA Dinas. Hal ini diungkap Kepala Dinas Ketahanan Pangan Papua Barat, Lasarus Ullo saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (23/2/2022).
Menurut Lasarus, suntikan dana Otsus baru diperoleh tahun ini. Dana tersebut akan digunakan untuk semua program kegiatan yang berkaitan dengan Orang Asli Papua (OAP). Dalam penggunaan dana Otsus akan dikawal oleh pemerintah, DPR Papua Barat, terutama fraksi Otsus, sehingga tidak disalah gunakan nantinya.
Lebih lanjut Lasarus mengatakan sebelum penyerahan DPA, DPR-PB sudah memanggil dinas tersebut untuk memastikan berapa besaran anggaran Otsus yang diterima, akan diberikan ke kabupaten mana saja dan digunakan untuk kegiatan apa saja, sehingga mereka akan mengawal dan melihat hasilnya di lapangan.
“Saat pertemuan tersebut sudah kita laporkan untuk penggunaan anggaran tersebut dan untuk kabupaten mana saja, dan setiap kegiatan pastinya akan kita laporkan pertanggung jawaban dalam penggunaan anggarannnya,” tandasnya.
Lasarus menambahkan dimana di dinas tersebut ada empat bidang dan satu UPTD/balai, sehingga merekalah yang nantinya akan mengelolah anggaran tersebut dibidang masing-masing.
Ia menjelaskan dimana jika UPTD mengelolah sesuai dengan tupoksinya yaitu sertifikasi komoditi unggulan daerah khususnya tanaman lokal seperti sagu, kakao, kopi, nenas, kacang tanah dan lain sebagainya yang berasal dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua Barat.
Bidang distribusi dan pencadangan tanaman pangan bekerjasama dengan kelompok tani untuk pengadaan hasil produksi komoditi unggulan daerah, terutama di sini bekerja sama dengan kelompok tani dari dataran Prafi dan Mansel untuk produksi berasnya. “Kita akan membeli sesuai anggaran lalu kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan,” tuturnya.
Sedangkan bidang konsumsi tupoksinya melayani masyarakat dengan usaha pangan lokal menangani komoditi lokal dan bidang kerawanan pangan. Ini juga akan melakukan survei ke wilayah-wilayah yang rentang pangan.
“Untuk semua kegiatan kita arahkan agar semua bidang yang mengelolah kegiatan itu langsung ke kabupaten/kota untuuk melihat hasil-hasil komoditi unggulan di masing-masing Kabupaten/Kota,” jelasnya. (aa)
