Manejer Perusahan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Waisai, Frits N. Rahakbauw. (Foto: David/klikpapua)
WAISAI,KLIKPAPUA.com –Terkait ketersediaan listrik masuk desa atau desa berlistrik di Indonesia, termasuk di daerah Kabupaten Raja Ampat murni adalah program Pemerintah Pusat lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Program yang disebut Nawacita itu merupakan visi Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi) agar desa/kampung di seluruh Indonesia teraliri listrik. “Program ini diturunkan agar Indonesia terang, Papua terang dan terlebih khusus Raja Ampat terang. Namun, tidak terlepas dari koordinasi antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah dan juga keterlibatan Pemerintah kampung, ” kata Manejer Perusahan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Waisai, Frits N. Rahakbauw kepada klikpapua.com di kantornya, Waisai, Jumat (13/11/2020).
Lanjut, Frits mengungkapkan, program Nawacita itu benar – benar adalah visi daripada Presiden Jokowi dan Perusahan Listrik Negara (PLN) sebagai teknis dalam melaksanakan pengoperasian listrik di kampung – kampung di Raja Ampat. “Kita sudah lihat sebagian besar kampung – kampung di Raja Ampat sudah dialiri listrik. Ini merupakan peran Pemerintah pusat, Pemerintah daerah s/& Pemerintah kampung. Jika Pemerintah daerah tidak usulkan ke pusat otomatis tidak dibangun, karena daerahnya tidak terpilih, ” jelasnya.
Demikian, Raja Ampat sangat beruntung karena dari 117 kampung yang kini sudah dialiri listrik dan digunakan sudah berjumlah 47 kampung, dan yang beroperasi berjumlah 43 kampung. “Saya dapat luruskan, mungkin saja lewat usulan maupun permohonan dari Pemda Raja Ampat secara lisan atupun tertulis kepada Pemerintah Pusat sehingga untuk diperhatikan, maka dikakukan survei sampai dengan pembangunan, ” terangnya.
Ia juga mengaku bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan survei dan perencanaan pembangunan malainkan ada bagian khusus yaitu Unit Pengembangan Pembangunan Kelistrikan (UP2K) berdasarkan data yang dimasukan Pemda. “Jadi, ULP Waisai tidak punya kewenangan melakukan survei dan perencanaan untuk pembangunan, tapi kami pada dasarnya hanya mengoperasikan setelah semuanya sudah terbangun, ” tutup Frits. (djw)
