KLIKPAPUA, BINTUNI – 1091 siswa SMP, Mts dan sederajat dari 35 sekolah mengikuti Ujian Nasional (UN), 11 sekolah di antaranya menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Pelaksanaan UN dibuka secara simbolis oleh Bupati TeluK Bintuni Petrus Kasihiw di SMP Santa Monica Kilometer 2, Kota Bintuni, Selasa (23/4/2019).
Ketua Panitia UN tahun ajaran 2018/2019, Hendry. J. Somnaikubun mengatakan Kabupaten Teluk Bintuni di tahun ajaran ini melaksanakan UN dengan dua kategori yaitu, UNBK dan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP). Dimana SD/MI sebanyak 1.341 dari 78 sekolah yang terdiri dari 21 Sub rayon. SMP/MTs, 1.091 siswa dari 35 sekolah terdiri dari 16 Sub rayon.
“Sedangkan Paket A sebanyak 74 siswa dari 1 SKB dan 3 PKBM. Paket B, 106 siswa dari 1 SKB dan 3 PKBM serta Paket C, 168 siswa dari 1 SKB dan 2 PKBM,” katanya.
Dikatakannya waktu pelaksanaan UNBK sendiri kata Hendry, UNBK dimulai dari tanggal 23 sampai 25 April untuk SD/MI. Sedangkan SMP/MTs tanggal 23 sampai 27 April. Sementara Paket C, dari tanggal 12 sampai 16 April. Paket B, dari tanggal 10 sampai 13 Mei dan Paket A, dari tanggal 16 April sampai 1 Mei mendatang.
Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw mengatakan, perlu diketahui bahwa, mulai tahun 2019 ujian nasional paket kesetaraan B dan C mulai wajib dilaksanakan dengan UNBK.
Untuk itu, Bupati berpesan kepada pengelola SKB dan PKBM- PKBM yang ada agar memperhatikan proses pembelajaran dan mengevaluasi pelaksanaan program agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan.
“Kita patut mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena tahun ini (2019,red) dari 35 SM/MTS, 11 di antaranya sudah dapat melaksanakan UNBK yang tersebar di 5 distrik, yakni, Distrik Bintuni, Manimeri, Babo, Meyado, dan Tomu). Sedangkan untuk paket C baru 1 PKBM, mudah -mudahan kedepan kita bisa menambah sekolah yang menyelenggarakan UNBK dengan cara menggabung ataupun mandiri dengan memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana di sekolah sekolah,” kata Bupati.
Dalam kesempatan tersebut Bupati berpesan kepada siswa mempergunakan ilmu yang diberikan oleh guru di sekolah, karena pemerintah daerah pun telah berupaya agar pendidikan di Bintuni murah dan berkualitas dengan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan.
“Kepada para kepala sekolah dan para guru, agar menggunakan BOP, maupun BOS secara transparan sesuai dengan Juknis yang ada agar tidak terjadi kesalahan yang fatal, mengingat pemerintah daerah telah melakukan perjanjian kerjasama untuk memberantas korupsi dengan KPK dan Kejaksaan,” pesan Kasihiw.
Bupati berharap target 100 persen kelulusan harus bisa dicapai. Kendati tahun ajaran sebelumnya jumlah kelulusan berkisar 98 persen lebih, diharapkan tahun ini bisa meningkat. (at)