MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Proses pembagian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkup Pemerintah Kabupaten Manokwari masih berada pada tahap sinkronisasi akhir.
Pemerintah daerah menargetkan seluruh dokumen tersebut dapat rampung dan didistribusikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pekan ini.
Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, menjelaskan sinkronisasi dilakukan untuk memastikan validitas dan kesempurnaan data sebelum DPA resmi diserahkan kepada masing-masing OPD.
“APBD kita memang belum sepenuhnya selesai dibagikan karena semuanya masih dalam tahap sinkronisasi terakhir. Dalam proses ini, jika ada satu bagian saja yang belum tuntas, maka akan berpengaruh terhadap keseluruhan tahapan,” ujar Mugiyono saat memimpin apel pagi di lingkungan Pemkab Manokwari, Senin (2/3/2026).
Ia menyebut, keterlambatan distribusi DPA hingga awal Maret disebabkan mekanisme administrasi yang menuntut penyelarasan menyeluruh antarinstansi.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi agar pola koordinasi ke depan dapat dipercepat.
Mugiyono mengapresiasi mayoritas OPD yang telah merespons cepat berbagai catatan teknis dari Sekretaris Daerah dan Bappeda.
Ia memastikan, secara substansi dokumen di tingkat OPD telah selesai dan kini hanya menunggu sinkronisasi final.
“Dari sisi OPD sebenarnya sudah selesai. Kami mengupayakan dalam pekan ini DPA sudah bisa dibagikan kepada seluruh pimpinan OPD agar segera menjadi acuan kerja dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia mengakui, proses administrasi tersebut berdampak pada pelaksanaan sejumlah program kegiatan. Saat ini, belanja daerah yang dapat diproses baru sebatas kebutuhan mendasar seperti pembayaran gaji pegawai dan belanja rutin lainnya.
“Untuk belanja program lainnya, kita masih harus menunggu penyelesaian sinkronisasi ini tuntas 100 persen,” tambahnya.
Di tengah finalisasi anggaran, Mugiyono juga mengingatkan seluruh kepala OPD agar tetap fokus pada pemeriksaan awal yang tengah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia meminta setiap perangkat daerah proaktif menyiapkan dokumen yang dibutuhkan guna mendukung kelancaran proses audit.
“Kesiapan data sangat mempengaruhi penilaian tata kelola keuangan Pemkab Manokwari ke depan. Sinkronisasi DPA dan pemeriksaan BPK harus berjalan beriringan tanpa hambatan,” tegasnya. (mel)
