MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Filep Wamafma, menyoroti pentingnya implementasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebesar 10 persen untuk masyarakat adat.
“Ini sangat penting, karena alokasi DBH Migas 10 persen diperuntukkan bagi masyarakat adat, namun hingga kini belum ada kejelasan terkait mekanisme penyalurannya,” ujar Senator Filep di Manokwari
Dalam kunjungan kerjanya e Kabupaten Teluk Bintuni dan bertemu dengan Bupati Yohanis Manibuy, Ia mendorong pemerintah setempat untuk berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh tujuh suku asli di wilayah itu.
Lebih lanjut, Filep menyarankan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mengatur teknis distribusi dana, agar penyalurannya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat adat.
“Kita berharap 10 persen DBH Migas ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan adat, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tujuh suku adat di Teluk Bintuni,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy menyatakan dukungannya atas masukan yang disampaikan Ketua Komite III DPD RI.
Ia berkomitmen membentuk tim khusus untuk mengkaji regulasi dan pelaksanaan kebijakan DBH Migas di daerahnya.
Kemudian Pemkab Bintuni akan membentuk tim teknis yang melibatkan akademisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari untuk memberikan masukan dari aspek hukum dan tata kelola.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat landasan hukum sekaligus mempercepat penyaluran DBH Migas kepada masyarakat adat di Teluk Bintuni secara adil dan transparan. (dra)
