MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Filep Wamafma, mendorong adanya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Papua Barat.
Hal itu disampaikan Filep usai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Papua Barat, di Manokwari, Senin (13/10/2025).
Menurutnya, di usia ke-26 tahun, Papua Barat harus mampu menjawab tujuan utama pembentukannya, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempercepat pembangunan, dan memperkuat pelayanan publik.
“Harapan kita, Papua Barat tetap eksis dan mampu menjawab tujuan utama hadirnya provinsi ini rakyat sejahtera, pembangunan yang cepat, dan pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat. Ini yang harus terus ditekankan,” ujar Filep.
Sebagai wakil daerah di DPD RI, Filep menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Pace Jaz merah ini juga menyebut sinergi pusat dan daerah menjadi kunci utama agar pembangunan di Papua Barat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Sebagai senator dari Papua Barat, kami akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat. Kolaborasi ini penting agar program pembangunan bisa didukung pemerintah pusat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Filep juga mengapresiasi langkah Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, yang telah menjalankan sejumlah program prioritas seperti Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif.
“Kita apresiasi Gubernur Papua Barat yang telah mengimplementasikan program-program itu secara nyata. Ini langkah konkret yang diharapkan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPR Papua Barat juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya program pembangunan, agar pelaksanaannya tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kita berharap rekan-rekan DPR Papua Barat terus memperkuat fungsi pengawasan agar semua program dapat berjalan baik dan memberi manfaat bagi rakyat,” ucapnya.
Filep menilai, percepatan pembangunan Papua Barat juga membutuhkan hubungan kelembagaan yang intens antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, khususnya dalam hal kebijakan investasi, penganggaran, dan pengembangan potensi daerah.
“Ke depan, hubungan pemerintah provinsi dan pusat harus lebih intens. Kita akan terus berjuang agar hak-hak Papua Barat, terutama di bidang anggaran dan investasi, bisa dijawab oleh pemerintah pusat,” tegasnya.
Filep menutup dengan pesan agar seluruh pemangku kepentingan terus bersatu dalam membangun Papua Barat yang maju, bermartabat, dan sejahtera.
“Papua Barat sudah berusia 26 tahun. Ini momentum untuk memperkuat kolaborasi dan bekerja bersama demi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (dra)
