MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat, Selasa (21/4/2026).
Penyerahan dokumen dilakukan langsung oleh Bupati Manokwari, Hermus Indou, kepada Kepala BPK RI Perwakilan Papua Barat, Agus Priyono.
Agus menyatakan, penyerahan LKPD merupakan tahapan krusial sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum laporan tersebut disampaikan kepada DPRD.
“Laporan keuangan daerah harus diperiksa terlebih dahulu oleh BPK sebelum disampaikan kepada DPRD,” ujar Agus.
Ia mengapresiasi Pemkab Manokwari yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu.
Namun, ia menekankan bahwa ketepatan waktu harus diiringi dengan peningkatan kualitas substansi laporan.
“Tidak sekadar mengejar waktu, tetapi juga harus diimbangi dengan kualitas laporan keuangan,” tegasnya.
Menurut Agus, penyerahan LKPD Manokwari semula dijadwalkan pada akhir Maret 2026, namun sempat ditunda untuk penyempurnaan dokumen, terutama terkait pertanggungjawaban dana Otonomi Khusus (Otsus) dan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
BPK selanjutnya akan melakukan pemeriksaan terperinci selama sekitar 60 hari sejak laporan diterima.
“Dalam satu hingga dua hari ke depan, kami akan menugaskan tim untuk melaksanakan pemeriksaan di lapangan,” katanya.
Agus juga mengingatkan Pemkab Manokwari untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara serius.
Berdasarkan catatan BPK, tingkat tindak lanjut rekomendasi Kabupaten Manokwari hingga semester II 2025 baru mencapai 68,49 persen, masih di bawah target nasional sebesar 75 persen.
“Jangan sampai opini laporan keuangan sudah baik, tetapi tindak lanjut rekomendasi masih rendah,” ujarnya.
BPK turut meminta dukungan penuh dari OPD Pemkab Manokwari selama proses pemeriksaan, khususnya dalam penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan. (mel)
