Pemeriksaan kendaraan yang mengantre di SPBU Jalan Baru, Kabupaten Manokwari.
Dibutuhkan Sinergi dan Pengawasan Bersama BBM Subsidi di Manokwari
DI TENGAH hiruk-pikuk antrean kendaraan yang kerap terlihat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Manokwari, tersimpan satu kenyataan.
Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bukan sekadar kebutuhan sehari-hari, melainkan urusan nyawa bagi roda kehidupan masyarakat.
Agar bahan bakar ini sampai ke tangan yang benar-benar berhak menerimanya, tidak cukup hanya satu pihak yang bekerja — semua harus bergerak bersama.
Menyadari hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan kesiapannya untuk bersinergi penuh dengan Pemerintah Daerah serta seluruh instansi terkait guna mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM Subsidi di wilayah Manokwari.
Langkah ini diambil sebagai jawaban atas dinamika penyaluran BBM bersubsidi yang memerlukan perhatian bersama, solusi terpadu, serta payung regulasi yang kokoh dan jelas.
Area Manager Communication Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, menjelaskan bahwa dari sisi operasional, penyaluran BBM bersubsidi — baik Pertalite maupun Biosolar — di wilayah Manokwari telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan kuota yang ditetapkan.
Ketersediaan stok di Fuel Terminal Manokwari juga terus dipantau dan dijaga agar tetap aman dan mencukupi kebutuhan harian. “Secara stok di Fuel Terminal, ini kami jaga agar distribusi ke SPBU dilakukan tepat waktu. Realisasi penyaluran pun dilakukan sesuai penugasan yang diberikan kepada PT Pertamina Patra Niaga,” ujar Ispiani.
Namun, keterlancarannya tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala yang baru-baru ini terjadi adalah terhentinya sementara penyaluran Pertalite di SPBU nomor 83.983.02 akibat gangguan sistem yang sedang dalam perbaikan.
Kondisi ini tentu memengaruhi pola antrean di SPBU lain, sehingga Pertamina mengambil langkah penanganan cepat. “Saat ini memang terdapat kendala satu SPBU 83.983.02 yang sementara berhenti menyalurkan Pertalite karena ada kendala sistem yang masih dalam perbaikan. Solusi yang dilakukan sementara adalah mengalihkan alokasi Pertalite ke SPBU yang beroperasi sebagai antisipasi mengurai perpindahan konsumen,” jelas Ispiani.
Langkah ini diambil agar masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan bahan bakar tanpa terganggu secara berlebihan, sekaligus memberi waktu bagi perbaikan sistem di SPBU tersebut hingga kembali beroperasi normal.
Pengawasan Tidak Bisa Sendiri, Harus Bersama
Salah satu poin terpenting yang ditekankan Pertamina adalah soal pengawasan. BBM bersubsidi yang harganya terjangkau memang rentan disalahgunakan jika tidak diawasi ketat. Namun, tugas ini tidak bisa dipikul hanya oleh satu lembaga. Diperlukan mata, telinga, dan tindakan dari banyak pihak.
Ispiani menegaskan bahwa Pertamina telah secara rutin melakukan pemeriksaan mendadak atau sidak lintas sektoral, serta terus berkoordinasi guna membangun tim pengawasan yang melibatkan Pemerintah Daerah dan instansi terkait, mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hingga aparat penegak hukum.
“Pengawasan BBM bersubsidi tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, melainkan harus terintegrasi. Berdasarkan pertemuan-pertemuan sebelumnya, sudah dirumuskan beberapa regulasi yang dapat mendukung penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran dan mempersempit potensi penyalahgunaan di lapangan,” ungkapnya.
Artinya, pengawasan yang efektif lahir dari kesepakatan bersama, aturan yang tegas, serta tindakan yang saling menguatkan. Tidak ada gunanya satu pihak bekerja keras jika pihak lain belum bersatu pada satu tujuan yang sama.
“Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk mendukung percepatan penerapan regulasi yang dapat meningkatkan layanan BBM subsidi bagi masyarakat Manokwari,” tegas Ispiani.
Energi yang Adil untuk Semua
Pembentukan Satgas Pengawasan BBM Subsidi bukan sekadar soal menindak pelanggaran. Lebih dari itu, ini adalah upaya menjaga agar bantuan yang diberikan negara benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak, nelayan yang melaut, petani yang mengolah lahan, pengangkut hasil bumi, warga yang bepergian ke pelosok kampung, hingga keluarga yang membutuhkan bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari.
Jika BBM subsidi mengalir ke tangan yang tidak tepat, maka yang dirugikan adalah masyarakat kecil yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, sinergi antara Pertamina, Pemda, kepolisian, kejaksaan, DPRD, hingga masyarakat luas menjadi sangat mendesak untuk segera diwujudkan.
Pertamina Patra Niaga menyatakan siap menjadi bagian dari solusi, menjaga stok, menyalurkan tepat waktu, mengawasi pergerakan, dan melaporkan penyimpangan. Namun, keberhasilan pada akhirnya bergantung pada tekad bersama untuk mematuhi aturan dan menjaga keadilan.(bustam)
