MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Dr. Hj. Syifa Fauzia, menegaskan bahwa pihaknya hanya mengakui satu kepengurusan BKMT Papua Barat yang sah, yakni pengurus yang baru saja dilantik hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub).
Penegasan tersebut disampaikan Syifa Fauzia saat menanggapi konflik internal yang sempat terjadi di tubuh BKMT Papua Barat beberapa waktu lalu.
“Kami tidak pernah mengesahkan dua kepengurusan. Yang ada hanya satu kepengurusan, dan itu diputuskan berdasarkan hasil perundingan serta diskusi yang telah kami lakukan bersama,” ujarnya di Manokwari, Senin (19/1/2026)
Ia menyebutkan, dinamika organisasi yang terjadi di Papua Barat merupakan peristiwa pertama sepanjang lebih dari 10 tahun kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PP BKMT.
“Keputusan ini merupakan yang pertama kali terjadi di BKMT seluruh Indonesia dan belum pernah terjadi sebelumnya selama saya memimpin,” katanya.
Syifa menegaskan, BKMT sejak awal dibangun atas dasar kekeluargaan, persaudaraan, dan niat tulus dalam berdakwah.
Menurutnya, organisasi BKMT tidak menjanjikan keuntungan apa pun, sehingga setiap persoalan seharusnya diselesaikan secara musyawarah.
“BKMT ini dilahirkan atas dasar niat yang tulus. Tidak ada keuntungan di balik organisasi ini, sehingga setiap konflik seharusnya dapat diselesaikan dengan musyawarah tanpa keributan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, PP BKMT telah mengeluarkan keputusan pelaksanaan Muswilub BKMT Papua Barat yang digelar pada 9 November 2025.
Hasil Muswilub tersebut menetapkan Novia Utami Manaray sebagai Ketua Pengurus Wilayah BKMT Papua Barat, yang kemudian resmi dilantik.
“Dengan pelantikan hari ini, pengurus yang sah adalah pengurus yang baru saja dilantik,” ujar Syifa.
Terkait proses pemilihan ketua wilayah, Syifa menegaskan bahwa PP BKMT tidak pernah melakukan intervensi terhadap pengurus daerah maupun wilayah.
“Sebagai ketua umum, saya tidak pernah melakukan intervensi apa pun. Ketua wilayah dipilih langsung oleh para ketua pengurus daerah,” katanya.
Syifa juga menekankan bahwa konflik yang terjadi merupakan dinamika organisasi yang wajar dan harus disikapi secara dewasa.
Ia memastikan bahwa dengan kehadiran PP BKMT di Papua Barat, persoalan tersebut dianggap telah selesai.
“Ini konflik organisasi yang biasa. Dengan kedatangan kami ke sini, seharusnya persoalan ini sudah selesai dan tidak ada laporan balik,” ujarnya.
Ia kembali mengingatkan seluruh pengurus BKMT untuk tidak menempuh jalur pelaporan hukum dalam menyikapi perbedaan pendapat internal.
“Saya sudah tekankan kepada pengurus wilayah agar tidak ada laporan balik. Itu bukan budaya BKMT. Jika ada persoalan, silakan diselesaikan secara musyawarah,” pungkasnya. (dra)
