MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Polbangtan Manokwari, Yetro Warwer menyebut substansi RKUHAP bermasalah dan patut ditinjau ulang secara menyeluruh.
Ia meminta DPR menunda pengesahan dan membuka ruang dialog publik yang lebih luas. “Substansi dalam RKUHAP ini bermasalah dan harus segera dibahas ulang. Harus ditunda, kita menolak substansi dan prosesnya,” ujar Yetro, Minggu (3/8/2025). Ia mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 1.600 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang hanya dibahas dalam waktu dua hari.
“Itu sangat bermasalah dan tidak bisa ditoleransi. Ini bukan partisipasi yang bermakna, ini hanya formalitas belaka,” ucapnya. Dia juga menyinggung dampak RKUHAP bagi masyarakat kecil yang tak paham hukum dan tidak memiliki akses advokasi yang layak.
“Rata-rata orang yang terkena kasus pidana adalah mereka yang tidak mengerti hukum. Di sinilah pentingnya posisi advokat yang harus diperkuat. Tapi dalam draf RKUHAP ini, justru aparat yang diberdayakan, bukan advokat,”
Menurutnya, jika kekuatan antara advokat dan aparat tidak seimbang, masyarakat sipil akan terus menjadi korban. Mereka meminta DPR menghentikan pembahasan dan membuka kembali ruang partisipasi dengan melibatkan masyarakat sipil secara luas.(rls)
