KLIKPAPUA.COM, KAIMANA- Dalam rangka membangun komitmen bersama untuk mensukseskan pembangunan infrastruktur yang berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP), Senin (17/6/2019), Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Setda Papua Barat bersama 9 OPD Lingkup Pemkab Kaimana menggelar Rapat Kerja Otonom Khusus Bidang Pembangunan Infrastruktur.
Rapat kerja yang dibuka Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Khusus, Roberth Rumbekwan, SH,MH di Meeting Room Kaimana Beach Hotel ini juga bertujuan mengintegrasikan dan menggali isu-isu sektoral di kalangan masyarakat OAP guna penyiapan penyusunan kebijakan otonomi khusus terkait pembangunan infrastruktur.
Ketua panitia penyelenggara Mathius Indow, SH menjelaskan, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong tersedianya kebijakan yang bermuara pada pembangunan infrastruktur yang berpihak pada Orang Asli Papua, serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Papua Barat yang tepat sasaran.
Dijelaskan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Papua Barat harus memberi manfaat dan dampak positif bagi masyarakat OAP, disamping mampu memfasilitasi kegiatan sosial budaya dan ekonomi untuk mencapai visi pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur yang akan dibangun di Papua Barat lanjutnya, harus didasarkan pada prinsip-prinsip berkelanjutan, sehingga dampak negatif dapat dikendalikan seminimal mungkin.
Ditambahkan, Otsus yang diberlakukan di Papua Barat setidaknya wajib memenuhi prinsip perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan. Persoalan tersebut salah satunya diakibatkan oleh terbatasnya akses pelayanan infrastruktur dasar, rendahnya konektivitas wilayah serta belum optimalnya pengembangan infrastruktur pendukung.
“Sehingga untuk menjawab tantangan ini diperlukan suatu konsep yang matang dan benar-benar berpihak kepada Orang Asli Papua. Untuk itulah kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk membangun komitmen bersama mensukseskan pembangunan infrastruktur yang berpihak kepada Orang Asli Papua,” ungkap Indouw.
Hadir sebagai nara sumber dalam krapat kerja yang melibatkan perwakilan OPD Bappeda, BPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perindagkop, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan ini, Mathias Makambak, SH,MH selaku Kepala Biro Otsus Setda Provinsi Papua Barat. (iw)
