KAIMANA,KLIKPAPUA.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana, Donald R Wakum menyampaikan jawaban Bupati Kaimana atas Laporan Pandangan Umum (LPU) Fraksi Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kaimana terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kaimana tahun anggaran 2024, Kamis (4/9/2025).
Rapat Paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRK Kaimana, Kasir Sanggei didampingi Wakil Ketua III, Denis Yusuf Sawi.
Sekda Kaimana dalam kesempatan itu mengatakan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh Fraksi Otsus, agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memaksimalkan seluruh potensi PAD, melalui peningkatan efektivitas dan eksplorasi sumber pendapatan daerah.
“Pemkab Kaimana mengapresiasi perhatian Fraksi Otsus terhadap realisasi penggunaan anggaran Dana Otsus yang seharusnya memberikan dampak nyata bagi Orang Asli Papua, ” ujarnya.
“Pemerintah daerah akan memastikan bahwa setiap OPD pengelola Dana Otsus harus merancang program yang spesifik, terukur dan berdampaknya nyata bagi OAP Kaimana, ” tegasnya.
Sekda mengungkapkan, sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial akan diperkuat untuk memastikan sasaran dan akuntabilitas.
Sekda menjelaskan pengawasan dana otsus merupakan kewajiban normatif yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 2 Tahun 2021.
Pemisahan Dana Otsus di APBD Kaimana tidak dilakukan dengan membuat buku APBD terpisah, melainkan melalui mekanisme penandaan atau tagging yang sistematis mulai dari tahap perencanaan RKA, pelaksanaan DPA hingga pelaporan LKPD.
Proses ini memastikan setiap rupiah Dana Otsus dapat dilacak, diawasi, dan dipertanggungjawabkan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Ia menyebutkan, terkait usulan pembentukan tim pengawasan akan menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Kaimana.
“Sedangkan fasilitas penunjang bagi anggota DPRK telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, “tutupnya.(lau)
