JAKARTA,KLIKPAPUA.com—Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan, pembangunan transportasi massal di daerah perkotaan merupakan kebutuhan mendesak demi menunjang mobilitas harian masyarakat.
Menurutnya, sistem transportasi massal yang efisien diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan menurunkan tingkat kemacetan.
“Nah, ini yang di kota-kota ini, katakanlah Jabodetabek, konsep prinsip pembangunan transportasi massal itu mandatory (keharusan), tidak bisa kita hindari,” jelasnya dalam acara Hari Perhubungan Nasional Tahun 2024 di JIEXPO Kemayoran Convention Center Jakarta, Jumat (6/9/2024).
Mendagri menjelaskan bahwa kemacetan yang terjadi di kota-kota besar sering kali menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Karena itu, solusi mengatasi kemacetan seharusnya diambil lebih awal, sebelum mencapai tingkat yang merugikan.
Mendagri juga menyebutkan bahwa kebutuhan moda transportasi di setiap daerah berbeda-beda, tergantung kondisi geografis masing-masing wilayah. Menurutnya, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan persebaran penduduk yang tidak merata, sehingga setiap wilayah memiliki prioritas pada jenis kebutuhan transportasi tertentu.
Dirinya mengumpamakan, di Pulau Jawa yang padat penduduk, kebutuhan terhadap transportasi darat sangat tinggi dan kompleks. Sementara di daerah seperti Papua yang penduduknya lebih tersebar, transportasi dasar yang menghubungkan wilayah-wilayah terpencil menjadi lebih penting daripada infrastruktur transportasi canggih.
Selain itu, Mendagri menggarisbawahi bahwa pembangunan infrastruktur transportasi memerlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan pembangunan yang memadai.
“Saya berpikir bahwa untuk bisa membangun sistem transportasi, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi penting, karena ada pembagian tugas, untuk jalan nasional dibangun oleh APBN oleh Kementerian PUPR, jalan provinsi oleh APBD oleh gubernur, jalan kabupaten/kota untuk wali kota/bupati dengan APBD kabupaten/kota,” tekannya.
Mendagri menyarankan agar semua pihak terutama pengambil kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan, memiliki pola pikir yang sama dan bekerja sama untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, dengan adanya kerja sama dan kesamaan tujuan, pembangunan infrastruktur transportasi bisa dilakukan dengan lebih baik demi kesejahteraan masyarakat.
“Ini memerlukan kesamaan mindset dan perlu hati, karena ini untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.(rls)
