JAKARTA,KLIKPAPUA.COM— DPP LDII akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional 2020, untuk memilih pelaksana tugas (Plt) ketua umum yang sedang kosong, usai Prof. Dr. Ir. KH. Abdullah Syam meninggal dunia pada Juli 2020 lalu. Plt ketua umum nantinya akan diberi amanah untuk menggelar musyawarah nasional (Munas) dan melanjutkan program kerja DPP LDII sebelum munas.
Terkait penyelenggaraan Rapimnas LDII pada 19-20 Agustus 2020, DPP LDII beraudiensi dengan Menteri Agama Jenderal (Pur) TNI Fachrul Razi. Rombongan DPP LDII disambut langsung oleh Fachrul Razi didampingi oleh Dirjen Bimas Islam, Prof. Kamaruddin Amin, Sesdirjen Bimas Islam Taher, dan Sesmenag Khoirul Huda Basyir.
Ketua DPP LDII Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc dalam pertemuan tersebut memaparkan kesiapan Rapimnas, yang sangat strategis bagi LDII, “Keberlanjutan program LDII dalam membantu pemerintah dan kemajuan umat Islam, menjadi perhatian LDII dalam Rapimnas,” ujar Chriswanto. Menurut Chriswanto, pada tahun depan, DPP LDII akan mempersiapkan Musyawarah Nasional (Munas). Di samping itu, pejabat ketua umum yang akan terpilih mendapat kewenangan untuk bertindak atas nama organisasi secara penuh.
“Pada momen ini banyak muswil di daerah-daerah yang membutuhkan tanda tangan pejabat ketua umum yang legal. Kami sebelumnya mengundang Kementerian Kesehatan dalam Webinar Ponpes Sehat. Dari webinar itu, kami dipandu soal protokol kesehatan untuk melaksakan Rapimnas,” ujarnya.
Rapimnas ini akan dilaksanakan secara online sesuai protokol kesehatan. Akan ada 482 titik secara yang mengikuti Rapimnas secara online, “Satu titik ada 5 sampai 10 orang,” ujar Chriswanto. Menurutnya, Rapimnas LDII dihadiri kurang lebih akan dihadiri 34 DPW Provinsi dan 456 DPD kabupaten kota, dengan total peserta 2.500 orang.
Kepada Fachrul Razi, Chriswanto Santoso memberitahu jika tema Rapimnas kali ini. “Kontribusi Berkelanjutan LDII untuk Indonesia Bangkit dan Maju” merupakan tindak lanjut hasil dari Rakernas LDII tahun 2018, yang menghasilkan program kerja delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa, “Bidang itu adalah Kebangsaan, Pendidikan umum, Pendidikan agama, Teknologi dan kecerdasan buatan, Kesehatan Herbal, Ekonomi Syariah, Pertanian dan lingkungan hidup, dan energi terbarukan,” ujar Chriswanto.
“Dalam pendidikan agama, dakwah LDII tak hanya kepada masyarakat umumnya, namun juga menyentuh masyarakat marjinal seperti dakwah di penjara Nusakambangan dan Enrekang, serta masyarakat lain di daerah perbatasan, masyarakat penyandang kusta, dan pengajian tuna rungu. Di bidang pendidikan umum LDII membangun platform pondok karakter. Kami menekankan pembangunan moral,” ujarnya.
Mendengar hal itu, Fachrul Razi memberi tanggapan positif. Ia mengatakan, membina umat adalah kewajiban Bersama, “Maju mundurnya Indonesia pun sangat ditentukan oleh umat Islam karena merupakan umat terbesar di Indonesia,” ujar Fachrul Razi. Untuk itu, moderasi dalam kehidupan beragama sangat diperlukan agar tercipta Indonesia yang kondusif dan maju.
“Moderasi beragama sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah. Kami mengajak kawan-kawan agar moderat, bukan dalam agamanya. Namun cara berhubungan dengan teman-teman yang berbeda agama, atau agama yang sama namun pandangannya berbeda. Saya dengan senang hati akan membuka Rapimnas LDII,” ujarnya.
Fachrul Razi juga meminta LDII untuk berpartisipasi dalam program pemerintah untuk meningkatkan jembatan kesetiakawanan antar masyarakat. Contohnya, ia ingin meningkatkan kerukunan umat beragama dan Pendidikan di Tana Papua. Rata rata pendidikan masyarakat di sana hanya sebatas tamatan SD sampai SMP, sementara yang maju adalah warga pendatang.
“Kami juga akan memberikan pembekalan kepada para penceramah agama khususnya di Papua. Namun karena pandemi Covid-19, rencana kami tertunda. Yang terpenting ceramahnya itu mengutamakan keindonesiaan. Saya senang jika LDII menjadi bagian dari program ini,” ujar Fachrul Razi. Kementerian Agama juga akan mengundang LDII dalam program juru dakwah atau da’i bersertifikat.
DPP LDII dalam pertemuan tersebut senada dengan program Kementerian Agama, untuk membangun jembatan kesetiakwanan. Selama ini, para pengurus LDII di pusat maupun di tingkat daerah-daerah aktif dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dalam FKUB tersebut, LDII turut membantu pemerintah menguatkan jembatan itu.(rls/red)
