KAIMANA,KLIKPAPUA.com – Kabupaten Kaimana, Papua Barat, terpilih mewakili wilayah Indonesia Timur dalam Program Pelatihan Kompetensi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dengan Penguatan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) yang diselenggarakan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Puslat SDM PBJ) LKPP RI di Kaimana, Rabu (11/11/2026).
Ketua Tim Pelatihan Okupasi Puslat SDM PBJ LKPP RI, Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya, S.T., M.T., menjelaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan langkah strategis LKPP untuk memastikan setiap Kuasa Pengguna Anggaran memiliki pengetahuan dan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pelatihan KPA merupakan mandat Peraturan Presiden yang mewajibkan setiap KPA memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, penguatan kapasitas aparatur menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel dan berintegritas.
Harry menjelaskan, program pelatihan penguatan antikorupsi tersebut resmi diluncurkan pada Agustus 2026 dan dibuka oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Program ini telah dilaksanakan di tiga wilayah representatif, yakni Denpasar, Sumatera Utara dan Kabupaten Kaimana,” jelasnya.
“Terpilihnya Kaimana merupakan kehormatan tersendiri bagi kami, karena dari 600 kabupaten/kota dan sejumlah provinsi yang mengajukan permohonan, Kaimana mendapat kesempatan mewakili wilayah Indonesia bagian timur,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelatihan di Kaimana menjadi salah satu agenda penutup LKPP menjelang rencana transformasi kelembagaan pada 2027 sesuai arahan Presiden.
Kata Harry, seluruh biaya pelatihan ditanggung LKPP sebagai bagian dari program prioritas Presiden dan peserta yang menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan berhak memperoleh sertifikat resmi berlogo LKPP sebagai bukti peningkatan kompetensi.
“Semoga pelatihan ini dapat memperkuat integritas KPA, mencegah penyimpangan, serta mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Kaimana,” harapnya.(lau)
