MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meresmikan Portal Data dan Dasbor Eksekutif Papua Barat Ekosistem Satu Data (Papeda) di Gedung Auditorium PKK Papua Barat, Manokwari, Kamis (29/10/2026).
Dalam sambutannya, Dominggus menyatakan Papeda dibangun untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti.
Menurut dia, data membantu pemerintah mengenali kelompok masyarakat yang belum terlayani dan wilayah yang mengalami kesenjangan.
“Kebutuhan masyarakat pesisir, kepulauan, dan pegunungan berbeda-beda,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pembacaan data tetap harus disertai pengetahuan lapangan dan dialog dengan masyarakat.
Dominggus menjelaskan, Papeda berpijak pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024, dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 31 Tahun 2023 tentang Satu Data.
Portal tersebut menjadi sarana berbagi pakai data pembangunan, lengkap dengan sumber, definisi, periode, dan penanggung jawab data.
Adapun dasbor eksekutif membantu pimpinan membaca capaian pembangunan dan menentukan tindak lanjut. Informasi pada dasbor, kata dia, harus dapat ditelusuri hingga ke data sumbernya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo Perstatik) Papua Barat Frans Pieter Istia mengatakan, Portal Papeda dan Dasbor Eksekutif akan menjadi alat bantu pengambilan keputusan strategis bagi gubernur.
Menurut dia, sistem ini mampu memberikan gambaran kondisi Papua Barat secara cepat, akurat, terintegrasi, dan mudah dipahami.
Frans menyebut peluncuran portal tersebut sekaligus menjadi simbol penguatan perencanaan berbasis bukti dan penyebarluasan data pembangunan.
Ia menyebut data dari 48 organisasi perangkat daerah (OPD) di Papua Barat kini sudah dapat dilihat melalui Portal Papeda.
Enam arahan gubernur
Dalam kesempatan itu, Dominggus menyampaikan enam arahan kepada jajaran pemerintah daerah.
Pertama, memperkuat kepemimpinan dan pembagian tanggung jawab. Sekretaris daerah mengoordinasikan tindak lanjut lintas perangkat daerah.
Diskominfo menjalankan fungsi walidata, sedangkan kepala OPD bertanggung jawab atas penyediaan dan pemutakhiran data dengan pembinaan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Forum Satu Data Daerah bertugas memastikan tindak lanjut berjalan.
Kedua, memastikan kelengkapan dan kualitas data. Setiap OPD diminta menetapkan pengampu data, melengkapi data prioritas beserta metadatanya, dan memutakhirkannya secara berkala. Jika data belum tersedia, hal itu harus disampaikan secara terbuka agar perbaikan tepat sasaran.
Ketiga, menggunakan Papeda dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Usulan program harus menjelaskan masalah, sasaran wilayah dan kelompok, serta hasil yang diharapkan.
Dominggus meminta perhatian khusus bagi orang asli Papua, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang sulit dijangkau, dengan dukungan data terpilah.
Keempat, membangun keterhubungan data secara bertahap. Pemerintah kabupaten diminta memperkuat pertukaran data dengan provinsi, sementara definisi dan kode referensi diselaraskan.
Pembahasan SIPD Hub bersama Kementerian Dalam Negeri diharapkan menghasilkan tindak lanjut konkret. Keamanan sistem, pencadangan, dan hak akses juga harus dipastikan.
Kelima, memastikan dukungan kelembagaan, sumber daya manusia, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kebutuhan pengelolaan Papeda perlu dimasukkan dalam perencanaan dan penganggaran sesuai kemampuan daerah, dengan sasaran terukur dan kesinambungan pengetahuan antarpersonel.
Keenam, memantau tindak lanjut dan melaporkan manfaatnya. Sekretaris daerah diminta merumuskan rencana tindak lanjut lengkap dengan penanggung jawab dan tenggat, lalu melaporkannya secara berkala kepada gubernur.
Karena Papeda merupakan milik Pemerintah Provinsi Papua Barat, ia menekankan pentingnya penguatan kemampuan aparatur daerah agar pengelolaannya mandiri dan berkelanjutan.
“Mari kita gunakan dan rawat secara konsisten agar keputusan semakin tepat dan manfaat pembangunan semakin menjangkau masyarakat,” kata Dominggus. (dra)
