MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Rektor Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua (IHTP) Dr. Filep Wamafma resmi dilantik sebagai Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Papua Barat periode 2026-2031 di Manokwari, Rabu (28/10/2026).
Filep bersama pengurus dilantik langsung oleh Ketua APTISI Pusat Prof. Dr. Ir. Muhammad Budi Djatmiko berdasarkan Keputusan APTISI Nomor 32/SK/PP-APTISI/10/2026 tentang Pelantikan Pengurus APTISI Papua Barat 2026-2031.
Pengurus lain yang dilantik, antara lain, Ketua I Dr. Ir. Kaleb Yohan Karubaba, Ketua II Dr. Mustafirin, dan Ketua III Hawa Hasan. Posisi sekretaris diisi Dr. Histi Rahawarin, dibantu Sekretaris I Marius Supriyanto dan Sekretaris II Rina Idrus. Adapun bendahara dijabat Dr. Eni Sasea.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua APTISI Papua Barat Prof. Dr. Roberth KR Hammar mengatakan, pelantikan itu merupakan kelanjutan Musyawarah Luar Biasa (Muslub) APTISI Papua Barat di kampus IHTP Sanggeng, Manokwari, Selasa (27/10/2026).
Dalam sidang pleno pemilihan, Filep meraih tujuh suara dari 11 perguruan tinggi swasta (PTS) anggota. Tujuh PTS hadir langsung dan empat lainnya mengikuti secara daring.
Seluruh anggota APTISI Papua Barat adalah PTS di bawah layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV.
Dalam sambutannya, Filep menyebut PTS di Papua Barat menghadapi standar mutu yang berat, antara lain kewajiban memiliki laboratorium dan sertifikasi.
“Di Papua dalam statistik nasional masih tertinggal. Kita baru satu perguruan tinggi swasta yang terakreditasi unggul, yaitu Universitas Muhammadiyah Sorong. Ini persoalan mendasar di perguruan tinggi swasta di Papua Barat,” ujarnya.
Filep berjanji memperjuangkan aspirasi PTS, baik di tingkat pusat maupun provinsi. Salah satu program jangka pendeknya adalah membuat situs web APTISI Papua Barat agar publik lebih mengenal PTS di wilayah ini.
Ia juga menyoroti rendahnya jumlah dosen bersertifikat. Menurut dia, hal itu terjadi karena dosen belum memenuhi syarat pelatihan Pekerti dan AA, padahal negara telah mengucurkan anggaran signifikan.
Dalam waktu dekat, APTISI akan bekerja sama dengan penyelenggara pelatihan tersebut agar dosen dapat mengikuti sertifikasi saat mengusulkan kenaikan pangkat.
Pada 2027, Filep juga akan mendorong agar seluruh PTS di Papua Barat mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Sementara itu, Budi Djatmiko menyatakan dunia pendidikan kini semakin didominasi kecerdasan buatan (AI).
Menurut dia, kampus perlu berbenah dan memanfaatkan AI untuk memperbaiki kinerja karena perubahan zaman telah membuat teknologi tersebut dipakai untuk mempermudah pekerjaan.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan, pelantikan ini menjadi momentum mempererat hubungan dan kerja sama antar-PTS dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
Ia menegaskan, pendidikan adalah fondasi utama pembangunan daerah sehingga akses pendidikan berkualitas harus terbuka bagi semua warga, bukan hanya yang mampu secara ekonomi.
“Beasiswa dan bantuan pendidikan menjadi perhatian penting, terutama bagi anak-anak yang memiliki potensi dan kemampuan akademik, tetapi terkendala keterbatasan ekonomi,” ungkapnya.
Menurut Dominggus, penyelenggaraan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan perguruan tinggi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah provinsi, lanjutnya, memiliki program prioritas Papua Barat Cerdas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas kesempatan belajar.
Untuk mendukung program itu, ia mendorong kerja sama yang lebih erat dengan PTS di Papua Barat.
“Kerja sama penting agar pemerintah memperoleh data yang akurat mengenai kondisi, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi setiap perguruan tinggi swasta,” tambahnya.
Dengan data itu, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan dan menyalurkan dukungan pendidikan secara lebih tepat sasaran.
Dominggus berharap pengurus baru APTISI Papua Barat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar PTS semakin berperan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan mendukung pembangunan Papua Barat. (dra)
