MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) melalui tiga program yang menyasar sektor ekonomi, penguatan kelembagaan kampung adat, serta pelestarian seni dan budaya.
Ketiga program tersebut diluncurkan bersamaan dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan pengadaan barang dan jasa bagi pengusaha OAP, pelatihan penataan kewenangan kampung adat, serta pemberian bantuan seni budaya, di salah satu hotel di Manokwari, Jumat (25/9/2026).
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, saat membuka kegiatan tersebut, menegaskan pengusaha OAP harus mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah, bukan sekadar menjadi penonton.
“Pengusaha Orang Asli Papua tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan, tetapi harus mampu mengambil bagian sebagai pelaku usaha, penyedia barang dan jasa, mitra pemerintah, serta penggerak perekonomian masyarakat,” kata Dominggus.
Ia mengatakan, pelatihan pengadaan barang dan jasa penting agar pengusaha OAP memahami ketentuan, prosedur, dan administrasi pengadaan hingga tahap pertanggungjawaban, sehingga mampu bersaing secara sehat dan profesional di dunia usaha.
Ia meminta perangkat daerah memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pengusaha OAP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada sektor kelembagaan, Dominggus mendorong penataan dan penguatan kewenangan kampung adat dilakukan secara partisipatif, terarah, dan transparan dengan tetap menghormati nilai adat serta hak masyarakat adat.
“Kita ingin agar kampung adat tidak hanya menjadi simbol identitas budaya, tetapi juga menjadi lembaga yang mampu memberikan pelayanan, memperkuat kehidupan sosial masyarakat, menjaga lingkungan, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan melestarikan budaya Papua,” katanya, seraya mengajak kepala kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, perempuan, dan pemuda terlibat aktif dalam proses tersebut.
Di sektor budaya, pemerintah menyalurkan bantuan seni budaya kepada OAP untuk mendukung aktivitas sanggar, kelompok seni, dan komunitas budaya.
Dominggus menyebut bantuan itu sebagai investasi kebudayaan untuk masa depan Papua Barat, bukan semata bantuan sarana dan perlengkapan.
Ia menegaskan tiga program tersebut saling berkaitan dan menjadi indikator pembangunan daerah yang tidak cukup diukur dari sisi infrastruktur semata, melainkan juga dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, dan manfaat nyata bagi OAP.
Dominggus meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat, Legius Wanimbo, memastikan program berlanjut dengan pendampingan, monitoring, dan evaluasi berkelanjutan, tidak berhenti pada pelaksanaan pelatihan dan penyerahan bantuan semata. (dra)
