Bupati Teluk Bintuni Kawal DBH Migas 45% dan PI 10% Blok Tangguh

0
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com — Di tengah besarnya produksi gas dari Blok Tangguh, Kabupaten Teluk Bintuni menyuarakan keadilan yang selama ini dinanti. Bupati Yohanis Manibuy menegaskan komitmen memperjuangkan dua hal utama, pengembalian porsi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebesar 45 persen bagi daerah penghasil, serta pengelolaan hak partisipasi PI 10 persen yang melibatkan masyarakat adat Sebyar.
Pernyataan itu disampaikan di Manokwari, Kamis (24/9/2026). Menurut Bupati, Perdasus Nomor 3 Tahun 2019 mengamanatkan porsi DBH migas sekitar 45 persen untuk daerah penghasil. Namun dalam praktik yang mengacu pada Peraturan Gubernur, realisasi yang diterima hanya berkisar 22–23 persen.

Data yang dipaparkan menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi. PAD Teluk Bintuni terhadap APBD hanya 3,22 persen, sementara ketergantungan pada dana transfer mencapai 97 persen. Angka kemiskinan per September 2025 masih 25,34 persen dengan rasio ketimpangan 0,447.
“Teluk Bintuni adalah daerah penghasil migas terbesar. Sudah selayaknya porsi DBH yang lebih besar kembali untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat lokal,” tegasnya.
Selain DBH, Bupati juga mendesak realisasi PI 10 persen Blok Tangguh yang telah diamanatkan sejak regulasi 2022 dan diperkuat Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025, namun belum terealisasi. Ia meminta Gubernur Papua Barat memastikan pengelolaan PI tidak dimonopoli BUMD provinsi saja, melainkan melibatkan BUMD Kabupaten Teluk Bintuni serta koperasi/lembaga masyarakat adat Sebyar.
Masih terjadi sengketa status lapangan darat/laut yang menjadi penentu siapa berhak menerima PI antara kabupaten dan provinsi. “Ini harus diluruskan,” tandas Bupati.
Pemkab Teluk Bintuni bersama anggota DPR Papua Barat akan mengawal revisi Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 tentang skema pembagian DBH Migas. Bupati juga mengusulkan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan migas kepada kabupaten agar memperkuat kemandirian fiskal sekaligus membuka peluang kerja bagi warga lokal.
“Bukan untuk melawan negara, tetapi agar gas yang menerangi Indonesia dan dunia, juga mampu menerangi masa depan anak-anak di Tanah Sisar Matiti,” tutupnya.(rls/red)

Komentar Anda

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses