SORONG,KLIKPAPUA.com–Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan Pelatihan Petugas Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2026 bertempat di Aston Sorong Hotel & Conference Center.
Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan SNLIK di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
Sejak tahun 2024, SNLIK dilaksanakan OJK bekerjasama dengan BPS, untuk menghasilkan nilai estimasi pada level nasional. SNLIK akan diselenggarakan di 120 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di Indonesia dengan jumlah responden mencapai 10.800 responden yang akan dilaksanakan pada periode Januari – Februari 2026.
Pelaksanaan SNLIK bertujuan untuk (1) mengetahui tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia; (2) evaluasi program literasi dan inklusi keuangan; dan (3) bahan perencanaan program literasi dan inklusi keuangan pada tahun berikutnya.
Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya, Budi Rahman dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan Layanan Manajemen Strategis, Ferdian Ario menyampaikan pelatihan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi petugas terhadap pemahaman konsep dan definisi operasional dari variabel-variabel yang ditanyakan dalam survei.
“Dalam Undang-Undang No. 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), sektor keuangan menjadi salah satu dari 45 indikator utama pembangunan. Sektor keuangan diarahkan menjadi sumber pembiayaan yang dalam, inovatif, efisien, stabil, dan inklusif. Inklusi keuangan menjadi salah satu indikator utama pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 yaitu dengan target sebesar 98%. Oleh karena itu juga, dilaksanakan SNLIK setiap tahun,” kata Ferdian.
Kepala BPS Papua Barat, Merry dalam sambutannya menyampaikan pesan agar petugas lapangan memahami kuesioner, buku pedoman, dan showcard yang menjadi panduan, sehinggapertanyaan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh responden dan jawabannya akan memberikan informasi yang utuh dan mencerminkan kondisi sebenarnya.
Pada kesempatan tersebut, Merry juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin antara OJK dan BPS sehingga kualitas data dapat terjaga dengan baik dan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kondisi literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.(rls/red)
