MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Papua Barat mendorong Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) untuk mengajukan kenaikan harga makanan bergizi gratis (MBG) per porsi kepada pemerintah pusat.
Langkah ini dinilai penting untuk menarik minat investor membangun dapur umum di wilayah tersebut.
Kepala BGN Regional Papua Barat, Erika Vionita Werinusa, menjelaskan hingga September 2025, distribusi program MBG belum menjangkau Pegaf. Padahal, di kabupaten lain penerima manfaat sudah mencapai puluhan ribu orang.
“Ada investor yang tertarik, tapi masih keberatan dengan biaya operasional dan harga bahan baku di Pegaf,” ujar Erika di Manokwari Kamis (18/9/2025).
Berdasarkan survei Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), indeks kemahalan makanan di Pegaf tercatat Rp17 ribu per porsi. Namun, angka tersebut dinilai belum cukup menarik bagi investor.
Erika mencontohkan, di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, harga per porsi MBG sudah ditetapkan Rp35 ribu sehingga investor lebih berani masuk.
“Kalau Pemkab Pegaf mengajukan usulan kenaikan harga ke pemerintah pusat, investor bisa lebih tertarik berinvestasi. Saat ini yang membuat ragu adalah tingginya biaya distribusi ke wilayah Pegaf,” jelasnya.
Sejauh ini, jumlah penerima manfaat MBG di Papua Barat tercatat di Manokwari sebanyak 34.098 orang, Kaimana 12.000 orang, Fakfak 6.000 orang, Manokwari Selatan 6.000 orang, serta Teluk Bintuni dan Teluk Wondama masing-masing sekitar 5.000 orang.
Sementara Pegaf masih nol penerima karena belum ada Sentra Pengolahan Pangan Gizi (SPPG) yang beroperasi.
Erika menambahkan, BGN menargetkan seluruh kabupaten di Papua Barat, termasuk Pegaf, dapat terlayani program MBG pada Desember 2025.
“Sampai hari ini, Pegaf masih terus kami upayakan agar bisa segera mendapatkan manfaat program,” ujarnya. (dra)
