Ferry Auparay Minta Program Digitalisasi BBM Subsidi di Papua Barat Ditinjau Kembali

0
Ferry Auparay, Anggota DPR Papua Barat. (Foto: Elyas/klikpapua)

MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Anggota DPR Papua Barat, Ferry Auparay, meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, untuk meninjau kembali program digitalisasi BBM subsidi.

Menurut Ferry yang juga sebagai Ketua Hiswana Migas Papua Barat ini, secara nasional program digitalisasi BBM subsidi merupakan langkah maju pemerintah dalam mengubah sistem konvensional ke sistem digital.

Namun, ia menilai program tersebut belum dapat diterapkan secara optimal di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal), khususnya di Papua Barat.

“Di Papua Barat, khususnya daerah 3T, program ini sulit diterapkan karena keterbatasan akses internet dan minimnya kendaraan darat, baik sepeda motor maupun mobil,” ujar Ferry belum lama ini.

Ia mencontohkan beberapa wilayah yang sulit dijangkau kendaraan, seperti Kabupaten Teluk Wondama dan sejumlah wilayah di Kabupaten Pegunungan Arfak.

“Di daerah ini, sulit ditemukan kendaraan yang memenuhi standar operasional sistem digitalisasi yang diterapkan BPH Migas,” tambahnya.

Ferry juga menjelaskan bahwa sebagian besar kendaraan di wilayah tertentu, seperti di Kabupaten Teluk Wondama, merupakan kendaraan dinas milik pemerintah yang tidak diperbolehkan menggunakan BBM subsidi seperti Pertalite maupun solar.

Hal ini, menurutnya, menyulitkan Pertamina, khususnya vendor yang melaksanakan digitalisasi BBM.

“Vendor akan menghadapi kendala, bahkan temuan, karena sistem ini berbenturan dengan realitas di lapangan. Selain itu, penerapan digitalisasi juga berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat adat setempat,” ujarnya.

Ferry berharap Bahlil, yang berasal dari Papua, dapat memahami kondisi tersebut.

“Saya kira Pak Bahlil cukup mengerti situasi Papua, sehingga program ini perlu ditinjau kembali, khusus untuk Papua Barat,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya memberikan waktu dan pendekatan khusus sebelum menerapkan program digitalisasi di wilayah 3T, agar dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan kendala baru. (dra)


Komentar Anda

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.