MANOKWARI,KLIKPAPUA.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari menjalin kerjasama dengan Badan Penyenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Manokwari untuk memastikan jaminan ketenagakerjaan bagi penyelenggara Pemilu atau ad hoc di wilayahnya.
Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) itu ditandatangani pada, Sabtu (22/6/2024) di salah satu hotel di Manokwari.
Ketua KPU Manokwari, Christine Ruth Rumkabu mengatakan, kerjasama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan bagi para penyelenggara Pemilu non-ASN, yang terdiri dari Petugas Pemutakhiran dan Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Petugas Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemungutan Suara (PPTS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“BPJS Ketenagakerjaan ini untuk mengcover penyelenggara pemilu non ASN, di 173 kampung, 9 kelurahan dan 9 distrik di Manokwari,” jelas Christine.
Lebih lanjut, Christine menjelaskan, dengan adanya jaminan BPJS Ketenagakerjaan, mereka akan terlindungi dari risiko kecelakaan kerja.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manokwari, Frans Sitanggang, memaparkan berbagai manfaat yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi para peserta.
Disebutkan Frans, manfaat tersebut antara lain Santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan.
Jaminan hari tua, diberikan kepada peserta yang mencapai usia pensiun.
Jaminan kesehatan, memberikan layanan kesehatan bagi peserta dan keluarganya.
Jaminan kecelakaan kerja, memberikan santunan dan layanan kesehatan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja.
Jaminan pensiun dini, diberikan kepada peserta yang mengalami cacat total akibat kecelakaan kerja.
Sitanggang berharap dengan adanya kerjasama ini, para penyelenggara Pemilu ad hoc di Manokwari dapat bekerja dengan tenang dan tanpa rasa khawatir, karena mereka telah mendapatkan jaminan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Manokwari.
Dengan adanya jaminan ketenagakerjaan, para penyelenggara Pemilu ad hoc diharapkan dapat bekerja dengan penuh integritas dan profesionalisme. (dra)
