Adalah Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat dan sudah berkarir di bidang Pendidikan sejak tahun 1993
WILAYAH Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya memiliki tantangan tersendiri dalam implementasi berbagai kebijakan di bidang pendidikan. Kondisi geografis dan keterbatasan sarana prasarana selalu menjadi tantangan utama dalam menjalankan setiap program ataupun kebijakan.
Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, melalui Dinas Pendidikan, kini mulai menunjukkan langkah maju dalam sektor pendidikan. Rapor Pendidikan mulai dimanfaatkan dalam mengelola Satuan Pendidikan di wilayahnya.
Langkah ini menandakan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Rapor Pendidikan Daerah bukan hanya sekadar laporan rutin, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam dunia pendidikan di tingkat daerah.
Inisiatif ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang mendalam akan pentingnya data dan analisis untuk membentuk kebijakan yang efektif. Melalui analisis data yang komprehensif, pemerintah daerah dapat melakukan pembenahan sesuai dengan tingkatan prioritas yang ada dengan menyesuaikan kondisi di daerah tersebut.
Strategi yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan salah satunya melalui penguatan peran pengawas sekolah untuk memastikan pemanfaatan Rapor Pendidikan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh satuan Pendidikan. Pengawas sekolah memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat.
Salah satu praktik baik terkait penguatan peran pengawas sekolah telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong melalui pengawas jenjang SD.
Nuryanto, salah satu Pengawas Sekolah jenjang SD di Kabupaten Sorong menjelaskan, Pengawas Sekolah melakukan koordinasi kepada satuan pendidikan binaannya dan memastikan bahwa setiap satuan pendidikan telah memiliki akun belajar.id untuk mengakses Rapor Pendidikannya.
Selanjutnya, beberapa satuan pendidikan dikumpulkan secara bertahap sesuai wilayah distriknya, di salah satu satuan pendidikan yang telah ditentukan oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), untuk mendapatkan sosialisasi terkait Rapor Pendidikan.
Pengawas sekolah membantu memberikan pemahaman kepada Kepala Sekolah dan Operator Sekolah dalam membaca Rapor Pendidikan masing-masing Satuan Pendidikan dan menganalisis hal-hal yang direkomendasikan untuk dibenahi agar dapat membuat perencanaan yang sesuai dengan kebututuhan sekolah.
Meskipun belum seluruh wilayah dapat dikunjungi, namun sebanyak 11 titik, mulai dari yang mudah hingga yang cukup sulit dijangkau, telah menerima informasi yang sama berkat kegigihan pengawas sekolah dalam bergerilya di tengah berbagai keterbatasan. Salah satu contoh wilayah yang dikunjungi adalah KKKS Seget, Salawati Tengah, dan Salawati Selatan.
Langkah yang telah ditempuh oleh Dinas Pendidikan ini patut diapresiasi, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa Rapor Pendidikan tidak hanya sekadar dokumen formalitas, tetapi juga alat yang digunakan secara aktif dalam pengambilan keputusan dan perencanaan berbasis data.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu terus meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam pengolahan dan interpretasi data pendidikan.
Dengan memanfaatkan Rapor Pendidikan secara optimal, tidak hanya akan memperkuat sistem pendidikan di daerah, tetapi juga membuka jalan menuju pendidikan yang lebih berkualitas bagi semua anak di daerah. Sehingga apa yang dilakukan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain dalam upaya meningkatkan pendidikan di Indonesia. (*)
