Komisi Hubungan Antar Umat Beragama MUI Papua Barat gelar dialog seruan Pemilu Damai, Rabu (7/2/2024). (Foto: Dedi/MUI PB)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Dialog seruan untuk mewujudkan Pemilu Damai di Papua Barat digelar Komisi Hubungan Antar Umat Beragama MUI Papua Barat.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Alfatih MUI Papua Barat pada Rabu (7/2/2024) tersebut mengangkat tema “Peran Pemuda dan Tokoh Agama dalam menyukseskan pemilu pada tahun 2024”.
Dalam sambutannya, Nursalim Hekong selaku Ketua Komisi mengatakan, setiap periodenya pemilu senantiasa rentan dengan gesekan antar pendukung, maka sebagai bentuk mitigasi, dialog dan seruan agar pemilu dapat berjalan dengan baik perlu untuk digaungkan.
Siti Laiylatul Chotimah mewakili Ketua MUI Papua Barat dalam sambutannya mengatakan, sangat penting menjaga kebersamaan dalam membentuk opini yang positif ditengah masyarakat terkait pesta demokrasi tanggal 14 Februari 2024”.
Siti menegaskan bahwa opini positif demi pemilu yang nyaman dan tentram tersebut tidak akan lepas dari peran serta pemuda dan tokoh agama.
Dialog yang diselenggarakan sejak pukul 09.00 WIT ini diisi oleh tiga pembicara utama yakni Ustadzah Siti Laiylatul Chotimah, Pdt. Sadrak Simbiak serta Pdt. Sherly Parinusa.
Kegiatan ini juga melibatkan tokoh agama dari kalangan Budha serta Hindu yang ada di Manokwari.
Siti Laylatul Chotimah yang akrab disapa Ummi Lail menyampaikan, pentingnya setiap tokoh untuk bersinergi menjaga kedamaian utamanya menyambut pemilu.
Beberapa hal yang perlu untuk dijaga demi damainya pemilu yakni senantiasa menghindari gerekan yang berbau SARA, mencegah politisasi agama, politik uang, berupaya menjadi pemilu benar-benar pesta demokrasi setiap lima tahunnya. Serta setiap insan perlu untuk senantiasa dapat menerima hasil pemilu yang jujur adil dan bermartabat.
Dalam paparannya, Sherly Parinusa yang juga Ketua PGGP menyatakan, bahwa demokrasi yang dibangun haruslah senantiasa penuh martabat dan beretika. Ia mengatakan kepemimpinan adalah amanah untuk mengabdi dan melayani demi kepentingan banyak orang, maka kepemimpinan yang demokratis adalah model yang cocok untuk memimpin bangsa yang besar seperti Indonesia.
Namun prinsip-prinsip berdemokrasi haruslah bermartabat dan beretika, sehingga seorang pemimpin bisa menjadi role model bagi generasi selanjutnya yang akan memegang tongkat estafet. “Demi penyelenggaraan negara yang bersih, adil dan benar demi kesejahteraan seluruh masyarakat,” ungkapnya.
Pendeta Sadrak Simbiak menambahkan, bahwa seorang pemimpin perlu memiliki kapasitas dan kualitas. Perlu memiliki kedewasaan, sebab kedewasaan bisa membuat diri menjadi lebih terbuka dalam menerima kenyataan yang ada.
Diakhir penyampaiannya ia mengatakan bahwa diksi menang dan kalah perlu untuk direvisi menjadi terpilih dan belum terpilih, sehingga tidak ada yang merasa menjadi superior dibanding yang lainnya.(rls/red)
