BINTUNI,KLIKPAPUA.com–Seluruh sekolah PAUD, TK, SD, dan SMP di Kabupaten Teluk Bintuni terpaksa diliburkan karena mogoknya para guru untuk tidak mengajar hingga tuntutan mereka dijawab oleh pemerintah daerah.
Aksi mogok terjadi sejak Jumat (13/5/2022), para guru hingga kepala sekolah sepakat untuk tidak lagi mengajar sebelum lima tuntutan mereka kepada pemda segera dijawab.
Lima tuntutan tersebut di antaranya realisasi pembayaran 3 bulan gaji guru kontrak tahun 2021, penetapan SK guru kontrak baru dan penempatan tahun 2022, kejelasan status guru PPPK tahun 2021, realisasi BOP tahap 4 (Oktober, November dan Desember) 2021 dan BOP tahap 1 dan 2 tahun 2022 dan menuntut komitmen pemerintah daerah tentang program sekolah penggerak.
Sekretaris PGRI Teluk Bintuni Rasyid Woretma mengatakan, mogoknya proses belajar mengajar ini terjadi karena selama ini hanya diberikan janji -janji. Apalagi terkhusus bagi para guru kontrak yang sering diberikan harapan palsu terkait hak-hak mereka.
Sementara pihaknya sudah berupaya melakukan pendekatan, melakukan aksi damai dan meminta petunjuk kepada semua elemen, mulai dari DPRD, hingga pemerintah daerah.
Bahkan terakhir pada Rabu (11/5/2022) mereka sempat melakukan audens dengan pemerintah daerah yang dipimpin sekda Frans Awak, namun hingga Sabtu (14/5/2022) belum ada kepastian jawaban.
“Kemarin saya ada baca berita di salah satu media online katanya BOP tahap 1 tahun 2022 sudah di proses, tapi faktanya sampai hari ini pihak sekolah mengatakan belum ada dana yang masuk,” ujar Rasyid, Sabtu (14/5/2022) .
Meskipun BOP tahap 1 tahun ini telah di proses, Rasyid mengatakan, para guru akan tetap mogok kerja sebelum semua tuntutan dijawab, karena sudah terlalu lama hak-hak mereka tidak kunjung dibayarkan terutama gaji guru kontrak.
“Kalau mereka mau transfer BOP silahkan, tapi tetap guru-guru ini tidak akan mengajar sebelum semua tuntutan di berikan, karena pengalaman dari tahun -tahun lalu setelah kami lakukan aksi dinas pendidikan berjanji akan proses, tapi sampai sekarang tak kunjung ada, kami maunya teng tepat waktu baru kami kerja,” Tandasnya.
Terkait persoalan ini, pihak PGRI bersama seluruh perwakilan kepala sekolah tingkat PAUD, TK, SD, hingga SMP, menginginkan ketemu langsung dengan Bupati Petrus Kasihiw. Sehingga harapannya ada jawaban kepastian dan untuk kedepannya tidak lagi terjadi gangguan pelaksanaan program pendidikan di Teluk Bintuni.
Pasalnya, jika hak – hak guru, anggaran pendidikan BOP tidak lagi terealisasi tepat waktu, kemungkinan kedepan bisa saja ada penarikan iuran kepada siswa, untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Hal ini jika betul terjadi, program pendidikan di kabupaten penghasil gas sudah tidak gratis lagi, dan ini sudah tidak sejalan dengan visi misi kepala daerah. (dr)
|
|
|
