KAIMANA,KLIKPAPUA.com – Mantan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kabupaten Kaimana, Roy Andries Latul, berharap pejabat penggantinya melanjutkan pembenahan tata kelola pengadaan, terutama meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) menuju predikat sangat baik.
Roy kini mendapat amanah baru sebagai Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Kaimana setelah pelantikan pejabat di Gedung Pertemuan Krooy, Senin (19/10/2026).
Ia mengungkapkan, ITKP Kabupaten Kaimana tahun 2025 berada pada angka 26,7 dengan predikat kurang, meskipun mengalami kenaikan 0,1 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
“ITKP Kaimana masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi bersama, diperlukan dukungan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tata kelola pengadaan semakin baik,” ucapnya kepada klikpapua.com, Senin (19/10/2026).
Menurutnya, sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian meliputi keterlambatan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SiRUP, optimalisasi e-purchasing, serta belum ada sumber daya manusia yang menduduki Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Selama bertugas, Roy mengaku telah membangun komunikasi intensif dengan sejumlah Direktorat dan Pusat Pelatihan SDM PBJ di LKPP, upaya tersebut mendapat perhatian melalui rencana Fasilitasi Pelatihan bagi PA/KPA yang merangkap sebagai PPK, Penguatan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi, serta Pelatihan Penginputan SiRUP pada 2–7 November 2026 di Hotel Grand Papua Kaimana yang digunakan biayai oleh PUSLAT SDM PBJ LKPP.
“Dalam peningkatan kompetensi ASN, Pelaksanaan Sertifikasi Level 1 PBJ pada 2025 meluluskan 38 dari 69 peserta atau 55,07 persen dengan menggunakan metode second attempt yang diterapkan pertama kalinya di Wilayah Papua dan angka kelulusan terbanyak selama penyelenggaraan sertifikasi PBJ di Kabupaten Kaimana, sementara pada 2026, Bagian PBJ melaksanakan sertifikasi kompetensi Pejabat Pengadaan bagi 45 ASN dan PPK Tipe C bagi 40 orang,” ujarnya.
Ia menambahkan, bagian PBJ juga telah menyiapkan aplikasi Electronic Monitoring and Evaluation (E-Monev) untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan serta mendukung mekanisme peringatan dini dari kepala daerah kepada pimpinan OPD yang mulai diterapkan pada pelaksanaan APBD Perubahan.
Roy menekankan pentingnya membuka kesempatan yang proporsional bagi pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara transparan dan sesuai ketentuan.
Ia berharap pejabat penggantinya dapat melanjutkan berbagai program yang telah dirintis, memperkuat koordinasi lintas OPD, serta membawa ITKP Kabupaten Kaimana mencapai predikat sangat baik sesuai target RPJMD 2025–2029.(lau)
