MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Realisasi anggaran program Papua Barat Sehat tahun 2026 baru mencapai Rp21,73 miliar atau 42,31 persen dari pagu Rp51,37 miliar. Hal itu terungkap dalam hasil evaluasi program yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Alwan Rimosan.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk penanganan pasien yang memerlukan rujukan ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan. Rinciannya, realisasi tercatat Rp21.736.823.335 dari pagu Rp51.376.230.395.
“Dengan capaian tersebut, masih terdapat selisih sekitar Rp29,64 miliar antara pagu dan realisasi anggaran. Kondisi ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi pelaksanaan program,” ujar Alwan.
Dokumen evaluasi mencatat 379 pasien atau rujukan masuk dalam data program. Dari jumlah itu, 155 pasien berhasil dirujuk, sembilan pasien gagal dirujuk, dan 11 pasien meninggal dunia.
Selain itu, terdapat 238 rute rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah dipetakan untuk mendukung layanan rujukan.
Dokumen itu juga memuat sejumlah rekomendasi. Di bidang anggaran, evaluasi merekomendasikan audit klaim guna mempercepat pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dokumen yang sama mencantumkan target serapan Rp58,28 miliar, lebih tinggi daripada pagu yang tercatat sehingga perbedaan itu perlu diklarifikasi.
Di bidang pelayanan, evaluasi merekomendasikan audit terhadap kasus rujukan yang gagal untuk mengidentifikasi kendalanya, termasuk koordinasi antarfasilitas kesehatan, proses administrasi, dan ketersediaan layanan.
Evaluasi juga merekomendasikan penguatan Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) serta pelatihan bagi petugas SISRUTE di rumah sakit daerah.
Menurut Alwan, pembenahan pengelolaan anggaran, administrasi pembiayaan, sistem rujukan, dan kapasitas petugas diperlukan agar program berjalan lebih efektif.
“Perbaikan pada berbagai aspek tersebut diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, khususnya pasien yang memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan,” tuturnya. (dra)
