JAKARTA- Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mendorong pemerintah membenahi kekurangan tenaga kesehatan (nakes) sekaligus kesejahteraannya di tanah Papua.
Ia menilai persoalan nakes di Papua perlu ditangani dari berbagai aspek, mulai dari politik, hukum, kesehatan, budaya, geografis, hingga ekonomi, sebagaimana disampaikan dalam siaran pers, Senin (31/8/2026).
“Kekurangan nakes di Papua adalah persoalan fundamental. Pembangunan fasilitas kesehatan harus dibarengi dengan memastikan pemenuhan dokter, tenaga kesehatan lengkap, juga sejahtera dan aman dalam menjalankan tugas. Hal ini terutama soal nasib nakes dan kondisi faskes yang berada di daerah rawan konflik,” kata Filep.
Ia mengutip data perencanaan SDM Kementerian Kesehatan 2026 yang menunjukkan masih terdapat sekitar 3.971 kekurangan nakes untuk memenuhi standar fasilitas kesehatan di enam provinsi di tanah Papua.
Kekurangan terbesar berada di Papua Pegunungan sebanyak 1.195 orang, disusul Papua Tengah 787 orang, Papua 631 orang, Papua Selatan 520 orang, Papua Barat Daya 456 orang, dan Papua Barat 382 orang.
Menurut Filep, angka tersebut menjadi peringatan serius karena persoalan Papua tidak hanya menyangkut kekurangan dokter, tetapi juga perawat, bidan, tenaga farmasi, gizi, tenaga laboratorium, sanitasi, dan tenaga kesehatan pendukung lainnya.
“Puskesmas ataupun pustu harus dilengkapi dengan tim kesehatan yang memadai. Rumah sakit juga harus didukung dengan adanya dokter spesialis dan fasilitas pendukung yang lengkap,” ujarnya.
Filep menegaskan, secara politik dan hukum, Otonomi Khusus (Otsus) Papua dituntut menghasilkan manfaat nyata dalam pelayanan kesehatan. Ia menyebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 telah memberikan dasar afirmasi pembangunan Papua, termasuk di sektor kesehatan, dengan dana Otsus mengalokasikan paling sedikit 20 persen anggaran untuk kesehatan.
“Realisasi dana Otsus tidak cukup diwakili dengan data serapan anggaran. Namun melalui indikator dampak nyata seperti jumlah nakes bertambah, dokter spesialis tersedia, puskesmas lengkap, rekrutmen tenaga lokal Papua meningkat dan masyarakat memperoleh pelayanan yang layak,” tegasnya.
Filep menambahkan, kondisi geografis Papua yang terdiri atas daerah pegunungan, kepulauan, dan wilayah terisolasi membutuhkan kebijakan khusus, seperti insentif, rumah dinas, transportasi, keamanan, jaminan keluarga, dan pengembangan karier bagi nakes di daerah terpencil.
Ia menilai perlakuan terhadap nakes di daerah dengan tantangan geografis tidak dapat disamakan dengan daerah perkotaan.
“Tenaga kesehatan Orang Asli Papua perlu diperbanyak karena pemahaman terhadap bahasa, adat dan karakter masyarakat merupakan bagian penting dari keberhasilan pelayanan. Maka penting juga, kita harus membangun dokter dan tenaga kesehatan Papua untuk Papua. Anak-anak Papua harus diberikan akses afirmasi pendidikan sampai dokter spesialis dan setelah selesai pendidikan memiliki jalur yang jelas untuk kembali mengabdi,” katanya.
Filep mendorong pemerintah pusat bersama enam provinsi di tanah Papua menyusun Roadmap SDM Kesehatan Papua 2026-2041 yang berbasis data dan kebutuhan setiap kabupaten/kota, puskesmas, dan rumah sakit secara berjenjang dari tingkat kampung hingga provinsi.
Menurutnya, roadmap tersebut dapat menetapkan target jumlah dokter, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya, beasiswa bagi anak Papua, penempatan, insentif, peningkatan kompetensi, serta target peningkatan tenaga kesehatan Orang Asli Papua.
“Kita hindari mengulang masalah yang sama. Pemerintah dapat monitoring dan evaluasi jumlah kebutuhan nakes, lokasi dan prioritas kebutuhan, soal kebutuhan anggarannya dan jangka waktu yang terukur berupa target yang harus dipenuhi,” ujar Filep.
Ia mengingatkan agar masalah kesehatan di Papua tidak terus berulang, seperti keterlambatan pelayanan, kendala akses rujukan, tingginya biaya kesehatan, risiko kematian ibu dan bayi, serta kesenjangan pembangunan manusia yang semakin melebar.
“Kesehatan adalah fondasi pembangunan Papua. Kalau nakes tidak tersedia dan tidak sejahtera, maka Otsus gagal menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Pemerintah harus hadir, besarnya anggaran harus sejalan kebijakan yang berdampak nyata hingga ke akar persoalan yakni menjamin nakes tersedia, terlindungi, sejahtera dan mampu melayani masyarakat sampai ke pelosok tanah Papua,” kata Filep. (rls)
