MANOKWARI – Anggota DPRK Manokwari, Norman Tambunan, menilai pemerintah kabupaten Manokwari lamban dalam menetapkan pejabat definitif di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag).
Pasalnya, posisi kepala dinas hingga kini masih dijabat oleh pelaksana harian (Plh) dan telah berlangsung hampir satu tahun. Kondisi tersebut dinilai tidak wajar dan berpotensi mengganggu efektivitas kinerja organisasi.
“Sudah hampir satu tahun dijabat Plh. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Jabatan Plh itu sifatnya sementara, bukan untuk jangka panjang. Kalau terus dibiarkan, tentu berdampak pada kinerja dinas,” tegas Norman.
Ia menilai, ketidakpastian kepemimpinan tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.
Padahal, Dinas Perindagkop memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya sektor UMKM, perdagangan, dan koperasi.
Norman juga mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menata birokrasi secara profesional. Menurutnya, keterlambatan penetapan pejabat definitif bukan sekadar persoalan administratif, tetapi sudah menyentuh aspek pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
“Kalau ini terus dibiarkan, publik bisa menilai ada persoalan serius di internal. Bisa saja muncul asumsi adanya tarik-menarik kepentingan atau lemahnya pengambilan keputusan,” tambahnya.
Ia pun mendesak bupati dan jajaran terkait untuk segera mengambil langkah tegas dengan menetapkan pejabat definitif sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, guna memastikan roda organisasi berjalan efektif dan akuntabel. (rls)
