KAIMANA,KLIKPAPUA.com- Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kaimana mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk segera menertibkan aktivitas galian C ilegal yang masih marak terjadi di wilayah Kaimana.
Desakan ini disampaikan usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh DPRK Kaimana bersama sejumlah pengusaha pada, Selasa (24/6/2025).
Ketua Komisi C DPRK Kaimana, Emanuel Rahail, menegaskan aktivitas galian C ilegal tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga menghambat potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Galian C adalah salah satu sumber PAD yang sangat potensial, karena digunakan langsung oleh pemerintah maupun masyarakat. Namun sayangnya, hingga saat ini masih ada perusahaan yang beroperasi tanpa izin resmi,” ujar Emanuel.
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah memulai proses pengawasan melalui RDP, dan akan menindaklanjutinya dalam rapat finalisasi yang dijadwalkan pada Kamis, 26 Juni 2025.
Menurut Emanuel, perizinan usaha galian C saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan harus dijalankan dengan baik demi kepastian hukum dan manfaat bagi daerah.
“Perusahaan yang tidak mengantongi izin resmi jelas tidak memberikan kontribusi apa-apa bagi daerah. Karena itu harus ditindak tegas,” tegasnya.
Emanuel juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat tiga perusahaan di Kaimana yang telah memiliki izin resmi. Dua perusahaan beroperasi di wilayah Kaimana, sementara satu lainnya berada di Distrik Yamor, dengan kantor pusat di Nabire.
“Ketiga perusahaan yang legal ini harus mendapat perlindungan hukum. Karena dari aktivitas mereka, 20 persen pajak dan retribusi masuk ke kas daerah,” jelasnya.
Komisi C juga telah merekomendasikan agar seluruh pengadaan material proyek yang didanai APBD wajib mengambil material dari perusahaan yang telah mengantongi izin.
“Kami tidak ingin dana pembangunan justru mengalir ke perusahaan ilegal yang tidak memberikan manfaat bagi daerah,” tandas Emanuel. (lau)
