JAKARTA – Mendagri Tjahjo Kumolo mengimbau pemerintah daerah untuk secepatnya membantu warga korban bencana alam dan tidak perlu menunggu bantuan dana dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Mendagri kepada wartawan usai acara Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah- Mitra Praja Utama di Bandung, Selasa (26/3/2019). “Kalau sewaktu-waktu terjadi bencana, minimal disalurkan beras dulu untuk menolong korban dan juga pengobatan, jadi jangan menunggu (bantuan) dari pusat,” kata Mendagri.
Mendagri juga menghimbau pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana darurat, terutama dalam menghadapi bencana besar sambil menunggu anggaran dan bantuan dari pemerintah pusat.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga jangan sampai terkendala masalah administrasi penggunaan dana bantuan untuk menolong warga korban bencana. Tjahjo yakin bahwa BPKP dan BPK akan memahami kesulitan pemerintah daerah dalam soal pertanggungjawaban dana dalam kondisi darurat bencana.
Mendagri pun meminta pemda untuk memahami area rawan bencana serta mampu mengantisipasi kemungkinan adanya bencana alam, terutama menjelang pemilihan umum. Kasus bencana alam banjir di Sentani, Papua, menurut Mendagri, menjadi keprihatinan bersama sehingga diharapkan ada kepedulian dari pemda dan warga di luar Papua untuk ikut membantu.
“Kasus bencana di Jayapura itu bagian dari kepedulian kita dan harus bergotong royong untuk membantu warga Papua sebagai sesama rakyat Indonesia,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Jabar menyerahkan bantuan sebesar Rp 2 miliar dari pemerintah provinsi Jawa Barat dan dana Rp 200 juta sumbangan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jabar. Bantuan itu diberikan sebagai bagian kepedulian sesama bangsa.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, dalam forum ini diharapkan akan dihasilkan cetak biru kerja sama antar pemerintah daerah untuk saling membantu dalam menghadapi bencana.
“Jadi, nanti kalau ada bencana, tidak banyak prosedur, langsung saja diberi bantuan seolah-olah kita region sendiri, saling tolong- menolong,” katanya sambil menambahkan juga akan disusun kurikulum sekolah berbasis kebencanaan.(rls)
