Kepala DKP Papua Barat, Jacobis Ayomi. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat akan mengelola dana bantuan BBM Subsidi sebesar Rp1.650 Miliar untuk 1.100 orang Nelayan di 10 Kabupaten/Kota di Papua Barat.
Hal itu diungkapkan Kepala DKP Papua Barat, Jacobis Ayomi kepada awak media Senin (19/9/2022) di kantor Gubernur Papua Barat. Ia menjelaskan dana Rp1.650 Miliar itu bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) yang masuk dalam RAPBD Perubahan T.A 2022 ini.
Dana tersebut diperuntukan untuk menekan inflasi daerah yang dianggarkan Pemprov Papua Barat senilai Rp12 Miliar dan dikelola oleh 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), salah satunya DKP Papua Barat.
“Dana tersebut kita bantukan kepada para nelayan di 11 kabupaten/kota di Papua Barat untuk bantuan BBM Subsidi,” ujar Jacobis.
Setiap kabupaten diminta menyiapkan data nelayan sebanyak 100 orang. Tahap pertama yaitu terhitung bulan September, Oktober dan November setiap Nelayan akan mendapatkan 50 liter BBM Subsidi.
Untuk pendataan nelayan akan dilakukan oleh DKP Kabupaten kota. “Kami DKP provinsi baru akan menyurat hari ini, kepada DKP Kabupaten untuk menyiapkan data dimaksud dalam bentuk SK Bupati . Sehingga SK data Nelayan tersebut menjadi dasar bagi DKP Pemprov untuk menyalurkan bantuan BBM Subsidi,” beber Jacobis.
Ia berharap bantuan BBM subsidi tersebut dapat membantu para nelayan dalam melakukan aktivitasnya saat melaut. Sehingga dapat menekan angka inflasi. (red)
