MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menyampaikan beberapa poin yang dianggap penting saat pertemuan bersama Kementerian Luar Negeri yang diwakili Direktur Keamanan Diplomatik, Agung Cahaya Sumirat.
Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahoren saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/12/2021) mengatakan, kunjungan ini dilakukan Kementerian Luar Negeri dan Bappenas untuk mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi di Papua Barat saat ini.
Dari hasil pertemuan tersebut telah disampaikan tiga poin yang menjadi pokok perhatian Pemerintah Pusat, pertama, mengenai Pilkafa mendatang dalam pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan DPR.
Kedua, dengan adanya perubahan Kepres 9 tahun 2000 yang tidak melibatkan MRPB, padahal sudah ditegaskan disitu masalah masyarakat harus disampaikan secara jelas. dan Ketiga masalah menyangkut situasi politik Papua dan Papua Barat terkini.
“Saya ingin sampaikan kepada mereka bahwa Papua Barat termasuk daerah yang masih kondusif aman dan nyaman, sehingga masih bisa dikontrol dengan baik, oleh karena itu di dalam semua aspek yang saya sampaikan baik aspek pembangunan, aspek perekonomian aspek apapun itu harus melibatkan putra putri Papua yang terbaik,” ungkapnya. “Kami juga meminta kepada Bappenas mengenai pertemuan kami bersama Menkopolhukam dan Mendagri kemarin bahwa situasi menjelang pilkada dan masa berakhirnya jabatan gubernur ini menjadi perhatian khusus,” sambungnya.
Dimana pada saat pergantian karakteker nantinya adalah mengutamakan anak-anak Papua dan tidak lagi mengambil dari luar.
Mengingat masa karateker Gubenur nantinya dua tahun tujuh bulan, sehingga khawatirkan di cela waktu yang cukup panjang ini akan terjadi permasalahan-permasalahan. Oleh karena itu apabila bisa diperpanjang, maka diperpanjang. “Kalau memang tidak bisa ya kita harus siapkan anak-anak Papua, siapa yang kita siapkan nantinya . Kita juga harus menyiapkan anak-anak asli Papua untuk menduduki tempat strategis sebagai Sekda,” tambahnya.
Menurutnya, MRPB adalah lembaga yang diakui oleh Negara, mengapa di dalam Kepres tidak melibatkan MRPB dalam hal pengawasan, perencanaan penggunaan dalam proses pembangunan kedepan. “MRPB harus ada dalam situ sebagai masyarakat adat,” tambahnya lagi.
MRPB telah menyiapkan nama-nama siapa yang nantinya akan diusulkan kepada Presiden untuk masuk dalam Badan Pengawasan dan Perencanaan Pembangunanan Indonesia bagian timur.
MRPB memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri yang telah menyiapkan 12 putra/putri Papua terbaik yang disiapkan untuk menduduki jabatan tertentu di Kementerian Luar Negeri. “Kami juga telah menyampaikan kepada Kementerian Luar Negeri melalui direkturnya bahwa kalau ada revisi yang dilakukan itu harus disampaikan juga kepada MRPB,” pungkas Maxsi. (aa)
