KLIKPAPUA, BINTUNI – Wakil Bupati Teluk Bintuni, Matret Kokop mengatakan, program perlindungan hak kesehatan harus menyentung masyarakat tidak mampu, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Ini disampaikan saat memberikan arahan pada kegiatan ‘Stakeholder Meeting’ yang digelar RSUD Teluk Bintuni, akhir pekan lalu.
Wabup mengatakan untuk mensukseskan program tersebut peran puskesmas dan distrik sebagai garda terdepan sangat penting. Oleh karena itu, ia menginstruksikan kepada puskesmas dan distrik, agar terus meningkatkan pelayanan dengan baik kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan.
“Mari kita berikan pemahaman, saya minta kepada puskesmas -puskesmas yang telah kami berikan kepercayaan, dan kepala -kepala distrik berikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, jangan begitu selesai langsung tinggal di kota, terutama kepala -kepala distrik,” kata Wabup.
Dikatakannya, program perlindungan hak masyarakat ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat. Karena aparat distrik dan petugas kesehatan yang bisa menyampaikan informasi ini.
“Jangan terpengaruh dengan politik yang sedang berjalan, mari kita bangun Teluk Bintuni lebih baik lagi,” ujarnya.
Matret juga berpesan kepada seluruh pegawainya yang ada di distrik agar tidak segan -segan melapor apabila mendapat kesulitan dilapangan.
Terkait dengan proposal bantuan kesehatan yang diajukan oleh masyarakat, patut menjadi perhatian dan pertimbangan seluruh pemangku kepentingan. Supaya, kata Wabup, masyarakat yang menerima bantuan tersebut tidak menerima dobel.
“Setiap saat saya melayani proposal bantuan kesehatan, mungkin dalm hal ini minta batuan transportasi, rumah sakit sudah banyu untuk berobat rujukan, tapi masih kurang, ini perlu dipertimbangkan, sehingga jangan dobel -dobel,” ujarnya. (at/bm)
