Ketua Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat Ronald Mambieuw. (Dok.Pribadi)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Ketua Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat Ronald Mambieuw menilai ada hal positif dan negatif apabila pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dilakukan di Tanah Papua. Dari sisi negatif, dapat dilihat beberapa sektor pembangunan di Tanah Papua yang belum tercapai, seperti pemerataan ekonomi, infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Dari sisi ekonomi atau sisi usaha belum terlihat putra putri Papua yang menggeluti dunia usaha. Kemudian dari sisi PNS, di Provinsi Papua Barat justru yang dominan honor adalah OAP, sedangkan PNS adalah saudara-saudara kita nusantara. Hal-hal itulah yang membuat sehingga menjadi poin negatif dari DOB,” kata Ronald Mambieuw dalam rilisnya ke klikpapua.com, Selasa (19/4/2022).
Menurutnya, penolakan DOB muncul karena mereka menolak adanya oknum-oknum tertentu yang nantinya menguasai Sumber Daya Alam (SDA) Papua melalui kapasitas dan kewenangan yang dimiliki. “Sementara itu, dari sisi positif adanya pemekaran DOB tentunya dapat meningkatkan lapangan pekerjaan bagi SDM Papua melalui CPNS maupun sektor lainnya. Namun demikian, apakah hal itu satu-satunya tolak ukur tujuan pemekaran DOB, sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat Papua,” tanya Ronald.
“Bisakah melalui pemekaran ini menjawab semua keresahan orang asli Papua yang berada di kedua provinsi. Dan mereka tidak bertanya-tanya pemekaran untuk siapa?” tanya Ronald lagi.
Dia menyarankan Pemerintah Pusat lebih melakukan pendekatan persuasif secara teritorial untuk menyelesaikan persoalan yang ada, sehingga tidak ada pro dan kontra. “Berikan itu kepada orang asli Papua dan membenahi apa yang belum tersentuh kepada orang asli Papua, sehingga kalau orang asli Papua merasa disentuh, maka kita bisa menerima dampak dari hal tersebut,” tuturnya.
Dirinya berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan kewenangan dan kesempatan bagi masyarakat Papua menentukan nasib mereka terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut, sebab jika terus dipaksakan akan ada penolakan dari masyarakat. (rls/aa)
