Anggota DPR-RI Dapil Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Anggota DPR-RI Dapil Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie menyampaikan perpanjangan Otsus jilid II yang masih diwarnai pro dan kontra di kalangan masyarakat, juga di Pemerintah Provinsi Papua Barat, sangat disayangkan.
“Untuk apa dipro kontrakan, harusnya kita bersyukur bahwa Otsus ini yang sekarang membuat orang Papua punya muka sedikit, banyak yang dari tidak punya menjadi punya, kita harus bersyukur dalam konsep sederhana, ” ujar Jimmy saat ditemui usai menghadiri HUT Papua Barat ke-21, Senin (12/10/2020).
Jimmy mengatakan kalau berbicara politik yang menjadi pertanyaan apakah perjuangan Merdeka itu akan bisa terwujud? Menurut dia, tidak mungkin akan terwujud, karena Papua tidak mungkin menjadi Negara sendiri lepas dari NKRI.“Karena PBB ini kan dikuasai hanya 5 Negara, yang punya hak veto kan Inggris, Amerika, Perancis, Rusia, dan Cina. Semua Negara ini berkepentingan terhadap Indonesia. Jadi mana mungkin mereka tinggalkan mitra mereka, itu yang tidak mungkin,” jelas Jimmy.
Berbeda dengan manuver Vanuatu, yang menurut dia, tidak sedang bergening dengan Pemerintah Indonesia. Mereka bergening pada Kolonia. “Jadi Vanuatu itu bergening dengan Perancis yang nanti pada akhirnya akan tutup mulut juga ketika Perancis merasa kepentingannya terhadap Indonesia terganggu, maka dia akan melakukan itu. Makanya saya sering berbicara kepada anak-anak Papua yang suka berbicara Papua Merdeka, udah sekolah aja, urus yang bisa kamu dapat hari ini, karena saya pikir pintu itu sudah tertutup,” ungkap Jimmy. Sebab jika ada kemungkinan, Jimmy melanjutkan, semestinya Komisi Dekolonisasi PBB sudah memberikan sinyal. Tetapi hanya ada 17 Negara minus Papua Dekolonisasi. Karena bagi dia, Dekolonisasi Papua sudah selesai pada tahun 1969.
Menurut Jimmy, Otsus tidak akan berhenti jika Undang-Undang Nomor 21 tidak dicabut oleh Negara. Selama belum ada tindakan Negara mencabut UU tersebut, maka sampai kapanpun tetap berlaku. “Jadi jangan pikir Otsus itu percetakan buku, ada jilid I ada jilid II, bukan begitu. Otsus itu UU yang daya berlakunya ditentukan oleh Negara. Jadi saya cuma mau menyatakan tidak ada Otsus jilid I dan jilid II. Kalau mau tolak kenapa tidak dari awal saja sekalian, sudah jalan sudah menikmati, terutama yang saya sesalkan itu banyak ASN yang ikut bersuara Otsus gagal, padahal mereka selama ini juga menikmati gaji. Itukan juga dari Otsus, jadi bagi ASN jangan bilang Otsus gagal,” tegasnya.
Lanjut Jimmy, pemerintah harus tegas untuk skrining terhadap ASN, supaya tidak boleh bermuka dua. ASN itu harus setia tunduk kepada Negara. “Jadi jangan ada pikiran-pirikan lain yang bertentangan dengan Negara,” tegasnya lagi.
Ditambahkan Jimmy, Otsus ditolak model apa pun tetap akan jalan. “Pemerintah dengan strategi baru bisa saja keluar Perpub dan tinggal dimintai persetujuan DPR maka jadi UU, sehingga jangan ditolak, tetapi dikritisi mana yang kurang agar dilakukan perbaikan. Itu jauh lebih penting dari pada menolak, ” terangnya.
Lebih lanjut kata Jimmy, yang dibutuhkan Orang Asli Papua saat ini adalah kewenangan. Jika Negara menambah anggaran Otsus setengah persen dari DAU Nasional menjadi 2,5 persen tahun 2021, maka totalnya menjadi 7 trilliun lebih. “Dan nilai itu sudah ditetapkan oleh APBN,” kuncinya. (aa)
