MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, George Dedaida, di hari Guru Nasional Tahun 2021, memberikan apresiasi khusus kepada tenaga pendidik di pedalaman dan pulau-pulau terluar di Papua Barat. Menurut George, para guru tersebut layak diberi insentif lebih karena mau mengabdi dan mencerdaskan anak-anak Papua yang ada di pedalaman.
“Saya berharap, tidak ada lagi guru di pedalaman yang berstatus honorer. Mereka harus mendapat apresiasi dengan mengangkat menjadi PNS. Sebab para guru di pedalaman, mau mengabdikan hidup mereka dengan segala resiko. Jadi kita juga harus memberikan mereka apresiasi,” ujar George Dedaida, Kamis (25/11/2021).
Menurut George, ada sejumlah persoalan pendidikan yang sampai saat ini belum bisa ditangani pemerintah. Salah satunya adalah tentang status para guru tersebut. Menurut dia, sampai saat ini banyak guru yang harus membagi fokus untuk mengajar namun disisi lain harus menuntut hak-hak mereka. “Kalau bisa, semua guru honorer yang ada, segera diangkat menjadi pegawai. Para guru ini juga harus fokus mengajar. Dan itu baru bisa mereka lakukan kalau semua hak-hak dasarnya sudah kita penuhi,” tegas George.
Hal lain, lanjut George, adalah masih belum meratanya jumlah guru di beberapa daerah. Menurut dia, di beberapa daerah jumlah guru sudah terpenuhi. Namun di tempat lainnya, masih sangat kekurangan. “Ke depan, prioritas penerimaan pegawai di kabupaten dan kota adalah tenaga pendidik. Kita masih sangat kekurangan guru. Selain menambah tenaga pendidik, sertifikasi guru juga sangat penting untuk dilakukan. Sebab dengan sertifikasi, maka kita akan tahu dan bisa mengukur kompetensi guru. Menurut saya, dua hal penting ini yang harus segera dilakukan pemerintah,” tutur George.
Fraksi Otsus, kata dia, akan membantu mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan persoalan pendidikan. Apalagi, masalah pendidikan juga menjadi salah satu isi dari Otsus. Yakni bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Tanah Papua. “Saya kira, kita harus sama-sama mendorong kemajuan pendidikan di Tanah Papua. Regulasi di Undang-undang Otsus, sudah sangat jelas menyebutkan jika pendidikan adalah salah satu hal mendasar yang harus ditangani. Itu bukan kata saya saja, itu perintah undang-undang. Dan pemerintah wajib melaksanakan perintah itu,” tutup Sekretaris LMA Papua Barat ini.(end)
