Gubernur Papua Barat diwakili Asisten Administrasi Umum Pemprov Papua Barat, Raymond RH Yap membuka acara Silaturahmi SKK Migas bersama operator wilayah kerja migas kepada pimpinan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Penghasil Migas, Rabu (30/3/2022) di Manokwari. (Foto: Bustam/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Keberlangsungan kegiatan industri hulu migas di wilayah Papua Barat, selama ini telah menjadi salah penopang perekonomian daerah.
“Antara lain dengan adanya penyerapan tenaga kerja lokal dan membuka peluang hadirnya industri turunan yang mendukung kegiatan hulu migas, seperti perhotelan, akomodasi, katering/jasa boga, transporasi, kesehatan/medis, serta mendorong berkembangnya UMKM,” jelas Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Pemprov Papua Barat, Raymond RH Yap dalam Silaturahmi SKK Migas bersama operator wilayah kerja migas kepada pimpinan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Penghasil Migas, Rabu (30/3/2022) di Manokwari.
Selain itu, kata Gubernur, salah satu manfaat industri hulu migas yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat adalah melalui distribusi Dana Bagi Hasil (DBH) migas, baik untuk tingkat provinsi, maupun ke kabupaten/kota penghasil migas.
Atas alasan tersebut, lanjut Gubernur, kegiatan seperti ini harus terus dilakukan secara berkelanjutan untuk membangun sinergi antara pelaku usaha industri hulu migas dan pemda serta pihak penyelenggara keamanan negara.
“Dalam rangka menjamin keberlangsungan investasi hulu migas, saya selaku kepala daerah Provinsi Papua Barat mengajak pemerintah kabupaten/kota penghasil migas untuk melakukan kolaborasi yang diperlukan, guna menjamin keberlangsungan investasi hulu migas yang tentunya akan membawa dampak positif yang berganda bagi daerah,” kata Gubernur.
Berbicara mengenai manfaat kehadiran industri hulu migas, tentunya tidak lepas dari pemberdayaan sumber daya lokal. “Untuk itu kami harapkan SKK Migas dan operator wilayah kerja migas dapat memberikan kesempatan dan melibatkan penyedia jasa lokal di wilayah kerja masing-masing, sehingga dapat meningkatkan kapasitas penyedia jasa lokal agar dapat bersaing di tingkat nasional dengan penyedia jasa di wilayah laun di barat Indonesia,” harapnya. (bm)
