JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan Sembilan catatan jelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Hal itu dipaparkan dalam Rapat Koordinasi (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Ballroom Grand Paragon Hotel, Jakarta, Rabu (27/3/2019).
“Ada beberapa catatan untuk memastikan kesuksesan Pemilu Serentak 2019 ini, jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu tahapan kesinambungan pembangunan bangsa kita ini,” kata Tjahjo.
Sembilan catatan itu kesusksesan Pemilu Serentak 2019, menurut Tjahjo Kumolo.
Pertama, Pemilu adalah agenda negara sesuai amanat konstitusi. “Pemilu ini ajang lima tahunan sesuai amanat konstitusi, karenanya ini agenda rutin yang harus dijamin kesuksesannya. Bedanya kali ini kita menghadapi keserentakan dan dihadapkan pada lima kertas suara,” kata Tjahjo.
Kedua, memberikan dukungan, sosialisasi termasuk melalui media, guna meningkatkan partisipasi masyarakat.“Kesuksesan Pemilu itu ada pada tingkat partisipasi masyarakat. Pemerintah Daerah fasilitasi penyelenggara Pemilu dan sosialisasikan pada masyarakat agar ke TPS pada tanggal 17 April 2019 nanti agar tingkat partisipasi masyarakat semakin tinggi dan sesuai target yang diharapkan,” terang Tjahjo.
Ketiga, mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. “Aparat harus menjamin keberlangsungan Pemilu dan menjamin masyarakat yang datang ke TPS untuk menyalurkan hak suara secara langsung, rahasia, jujur tanpa intimidasi karena hak suara masyarakat dijamin Undang-undang,” kata Tjahjo.
Keempat, terciptanya sinergitas dan konsolidasi antara stakeholder (Pemangku Kepentingan). “Maka dari itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Polpum menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kewaspadaan Nasional dalam Rangka Persiapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 ini untuk meningkatkan kewaspadaan dan sinergi kita semua. Bukan hanya itu, beberapa kali Kemendagri juga menggelar Rakornas untuk sinergi dan menyamakan visi kesuksesan Pemilu,” terang Tjahjo.
Kelima, netralitas dan sikap tegas tanpa diskriminasi. “Beberapakali saya pesankan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral, kepala daerah yang mau berkampanye harus cuti dan tidak boleh menggunakan atribut negara,” tegas Tjahjo.
Keenam, deteksi dini kerawanan. “KPU dan Penyelenggara Pemilu sudah memetakan peta kerawanan, Polri juga sudah, ini sebagai antisipasi dan kesiapsiagaan potensi kerawanan Pemilu. BIN dan BSSN juga sudah bersiap siaga mendeteksi kerawanan,” ungkap Tjahjo.
Ketujuh, responsif terhadap beberapa persoalan. Kedelapan, optimalkan peran serta tokoh masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan. “Saya titip untuk kepala daerah agar libatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) kita yang jumlahnya lebih dari 400 ribu hingga ke tingkat RT/RW,” kata Tjahjo.
Kesembilan, antisipasi aksi teror. “Antisipasi aksi teror dengan mengaktifkan Siskamling, ronda, serta aktifkan wajib lapor untuk tamu,” pesan Tjahjo.
Dengan Sembilan catatan itu, Mendagri Tjahjo Kumolo optimis penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan lancar, sukses dan aman, belajar dari pengalaman tiga kali Pilkada Serentak sebelumnya. “Saya yakin pelaksanaan akan berjalan aman, lancar, deteksi dini oleh BIN, siber oleh BSSN, Gakkumdu, sudah dicermati. Melihat berbagai kerawanan dan belajar dari pegalaman tiga kali Pilkada serentak yang berjalan aman lancar dan sukses,” pungkasnya.(rls)
